Published On: Mon, May 29th, 2017

Menteri PP dan PA Launching Negeri Layak Anak Di TNS

Share This
Tags

Penetapan Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) di Waipia Kabupaten Maluku Tengah sebagai lokasi Launching Negeri Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA), sesuai permintaan para Raja sebagai Tokoh Adat di negeri-negeri di kecamatan tersebut.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri PP dan PA RI Prof. Dr. Yohana S. Yembise kepada Pers usai pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejak dini dan Launching Negeri Layak Anak yang berlokasi di Kantor Kecamatan TNS pada Jumat (26/5/2017).

Ini baru pertama kali Kementerian PP dan PA melakukan Launching di tingkat kecamatan karena kegiatan Launching seperti ini hanya terlaksana di tingkat kabupaten/kota atau di tingkat Provinsi.

Menurut Menteri, kalau apa yang telah di laksanakan di Kecamatan TNS ini bisa berhasil dengan baik, maka pastinya Kecamata TNS akan menjadi Kecamatan Percontohan Layak Anak di seluruh Indonesia.

“Olehnya itu untuk mencapai target pencapaian tersebut maka desa atau negeri yang ada di Kecamatan TNS harus menunjukkan bahwa sudah bisa menjadi Desa/Negeri Layak Anak,”pinta Menteri.

Indikator untuk menjadi daerah Layak Anak menurut Menteri untuk kabupaten/kota maupun provinsi ada 24 indikator, yang nantinya akan terus didampingi oleh pihak Kementerian sampai di kecamatan maupun di desa/negeri.

Masalah KDRT masih marak terjadi di Kabupaten Maluku Tengah dan dinilai kalau P2TP2A masih lemah dalam masalah penanggulangannya, sehingga Menteri PP dan PA minta untuk kabupaten berjuluk Pamahanunusa ini harus kembali memfungsikan P2TP2A, guna menangani berbagai permasalahan atau kasus kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan maupun anak di daerah ini.

P2TP2A memiliki mitra kerja dengan pihak Kepolisian yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, sehingga berbagai kasus yang menimpa perempuan dan anak tersebut bisa di tindaklanjuti sampai tuntas.

Guna optimalisasinya P2TP2A harus tetap bekerja sama dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi sampai pada rana hukum di Pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk mencapai semua program yang tertuang dalam 24 Indikator tersebut Menteri mengharapkan, agar Kabupaten Maluku Tengah mulai dari wilayah ibu kota sampai pada kecamatan dan desa/negeri sudah saatnya melindungi kaum perempuan dan anak serta mampu memberdayakan mereka terutama kaum perempuan tersebut karena perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam pembangunan bangsa dan Negara.(Tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>