Published On: Mon, Feb 15th, 2016

Nasdem Maluku Digoyang, NONO Dicopot

Share This
Tags

nono-okKoordinator Wilayah Partai Nasional Demokrat Maluku, Nono Sampono, dicopot dari jabatannya. Mantan Irjenal itu, diganti  Wakil Sekjen Nasdem, Supiadin Aries Saputra.

Tak ada angin apalagi hujan, par­­­tai besutan Surya Paloh itu tiba-tiba menco­pot Kowil Ma­luku Nono Sam­pono.

Jenderal Ang­katan Laut bin­tang tiga itu, di­copot dari jaba­tannya se­bagai Ko­ordinator Wi­la­­yah Maluku.

Sumber Siwalima yang juga salah satu pengurus Nas­dem Maluku menyebutkan, Nono dilengserkan dari jaba­tan Korwil Provinsi Maluku, sejak 2 Februari lalu. Sebagai gantinya, DPP Nasdem lalu menunjuk Supiadin Aries Saputra, yang sebelumnya Korwil Jawa Barat.

Kabarnya Nono dicopot karena ada kekuatan luar Nasdem yang coba meng­in­tervensi partai dengan tag­line restorasi nasional itu. Konon mereka tak meng­hendaki Nasdem jadi besar dan dominan di Maluku.

Ada pula rumor kalau per­gan­tian Nono tersebut didu­ga berkaitan dengan kebi­jakan yang diambil saat pro­ses pilkada di empat kabu­paten pada tahun 2015.

Dikabarkan terjadi perbe­daan pendapat antara Nono dan Ketua DPW Nasdem Ma­luku Hamdani Laturua, khususya saat pencalonan calkada MBD. Nono kabarnya mendukung Barnabas Orno sementara DPW Maluku memilih Nikolas Kilikili yang akhirnya direstui DPP. Fakta­nya Pilkada MBD dimenang­kan Orno, sedangkan Kilikili berada di urutan terakhir.

Bisa jadi benar kabar itu. Karena saat penyerahan reko­mendasi Nasdem kepada calkada keempat kabupaten, Nono tak terlihat. Padahal saat ini Ketua Bapilu Partai Nas­dem Enggartiasto Lukito dan beberapa fungsionaris Nas­dem hadir.

Kendati demikian, kepada wartawan usai silaturahmi dengan seluruh fungsionaris Nasdem di Ambon, Sabtu (13/2), Supiadin mengungkapkan, pengangkatan dirinya seba­gai Korwil ditentukan oleh DPP Nasdem dan pergantian ini terjadi bukan di Maluku saja tetapi di seluruh Indonesia.

“Pergantian ini sudah se­suai dengan aturan partai dan ini sebuah penyegaran yang dilakukan DPP,” ungkap anggota Komisi I DPR ini.

Menurutnya, pergantian tersebut tidak ada kepenti­ngan atau intervensi yang dilakukan siapapun, atau ke­sa­lahan dalam pilkada-pilkada sebelumnya tetapi semata-mata dilakukan DPP untuk penyegaran.

“Penyegaran ini dilakukan di seluruh Indonesia, Saya sebelumnya Korwil di Jabar, dan sekarang ditunjuk di Maluku,” ujarnya.

Supiadin boleh saja berkata demikian, namun faktanya Nasdem Maluku dibawah koordinasi Nono, berprestasi luar biasa baik. Lihat saja perolehan suaranya di pemilu legislatif di hampir semua daerah tingkat II. Malah di DPRD Provinsi, partai Nas­dem memperoleh 4 kursi.

Dengan demikian, adalah ganjil bila Nono dicopot de­ngan alasan penyegaran. Apalagi Supiadin sama sekali tidak mengenal karakteristik wilayah maupun budaya Maluku.

Supidin yang dalam karir militernya pernah menjabat Pangdam Tanjung Pura, Uda­yana dan Iskandar Muda ini kembali  menegaskan, pergan­tian dirinya menduduki Jaba­tan Korwil adalah penyegaran organisasi yang dilakukan DPP supaya ada semangat baru.

“Tidak ada kepentingan apa­pun, dan dalam rangka mem­bangun struktur ini, kita perlu lakukan langkah penye­garan oranisasi supaya ada sema­ngat baru. Ini sudah sesuai dengan aturan partai,” ujarnya.

Dorong Kader

Setelah dipercayakan men­jadi Korwil Partai Nasdem Provinsi Maluku, anggota Komisi I DPR ini mengaku, pihaknya akan melakukan konsolidasi struktur untuk menghadapi Pilkada 2017 dan 2018.

Dikatakan, Partai Nasdem punya kepentingan untuk menjadi kepala daerah dan jika itu terwujud, maka cita-cita partai ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

“Partai Nasdem punya kepentingan untuk mendo­rong kader menjadi kepala daerah, dan kepala daerah adalah pemegang otoraitas politik, karena hanya dengan memegang suatu otortas politik, maka cita-cta partai untuk melakukan perubahan restorasi dalam rangka meni­ngkatkan kesejahteraan mas­ya­rakat itu menjadi terwujud, karena kita menjadi eksekutor. Karena kita diluar kekuasaan hanya kita bisa bicara,” katanya.

Namun jika ada kader Nas­dem yang menjadi eksekutif, menurutnya, maka dengan sendirinya bisa mengeksekusi demi kepentingan rakyat.

“Jika ada kader Nasdem yang menjadi eksekutif, maka dia bisa langsung eksekusi apa yang menjadi kepenti­ngan rakyat itu. Kita priori­taskan dari dalam internal par­tai. Kader yang diutamakan,” ujarnya.

Jika kader tidak ada, lanjut­nya, berarti pihaknya akan cari calon dari luar partai  yang betul-betul, seirama dan satu visi dengan partai Nasdem.

“Kita inginkan calon-calon kepala daerah itu bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat, berusaha sebaik-baiknya un­tuk mengambil simpati rakyat, dan kader harus mampu me­ngenalkan diri kepada mas­yarakat, bagaimana dia men­jamin popularitas baru kemu­dian kita ukur elektabilitas. Dari situ baru ajukan cal­kada,” katanya.

Dinamika Organisasi

Sementara itu, Nono Sam­pono membenarkan dirinya sudah tidak lagi menjabat Kor­wil Maluku, sejak 2 Feb­ruari lalu. Saat ini Nono masih tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem.

Menurutnya, pergantian ja­batan itu biasa dalam orga­nisasi dan pergantian ini bukan terjadi di Maluku saja tetapi hampir 70 persen lebih di Indonesia.

“Pergantian jabatan tugas itu biasa dalam suatu organi­sasi di Maluku, dan itu bukan saja di Maluku, tetapi hampir 70 persen lebih itu korwil diganti. Namun saya tetap masih Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP,” jelasnya.

Ia menegaskan, kedepan ada lagi keputusan-keputu­san strategis partai tetapi ia eng­gan untuk mengungkap­kan­nya.

“Akan ada lagi keputusan-keputusan kedepan, tetapi saya tidak ingin mendahului, saya tidak tahu seperti apa,” tandasnya.

Kendati demikian, lanjut­nya, dirinya masih tetap men­jabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem, dan bisa lebih leluasa berkomunikasi de­ngan wilayah-wilayah lainnya termasuk Maluku didalam­nya.

“Yang jelas sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, posisi saya lebih luas, berada diatas dan kemudian bisa ber­komunikasi dengan wilayah lainnya termasuk Maluku didalamnya. Dulunya saya masih dilibatkan untuk urusan operasional di lapa­ngan, tetapi sekarang ini lebih pada tataran pikiran-pikiran strate­gis,” katanya sembari menam­bahkan, ada agenda-agenda Dewan Pertimbangan juga untuk turun ke DPW-DPW seluruh Indonesia.

Menyangkut kebijakan un­tuk melengserkannya dari Korwil, karena berkaitan de­ngan kebijakan yang diambil pada proses pilkada empat kabupaten di Maluku dan intervensi untuk Pilkada Ma­luku, Nono meng­aku penilaian itu terlalu jauh.

“Penilaian itu terlalu jauh. Jadi bukan karena masalah pilkada di Maluku, tetapi ini dinamika internal dan itu sudah terjadi di mana-mana,” ujarnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>