Published On: Mon, Mar 21st, 2016

Nasib LIN tak Jelas, Pemprov Jangan Diam Saja

Share This
Tags

master-LINKedatangan Wapres Jusuf Kalla Maluku ternyata tak memberi dam­pak yang signifikan. Hingga kun­jungan berakhir, tak ada keputusan yang secara tegas terkait perce­patan pengesahaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang diatur dalam peraturan presiden.

Kalla mengaku untuk terwujudnya Maluku sebagai LIN ada aturan yang harus dipatuhi yaitu fasilitas pendukung yang memadai dan semangat masyarakat.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi B DPRD Maluku, Ikram Umasugi menegaskan pemprov jangan diam saja pasca pertemuan tersebut.

“Upaya mewujudka LIN ini sudah sekian lama berproses dan dijanjikan pemerintah pusat namun sampai sekarang belum juga ada payung hukum yang diturunkan melalui perpres, padahal masyarakat Ma­luku sudah lama menunggu-nunggu untuk program ini untuk di­aplikasikan,” jelas Umasugi kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Sabtu (19/3).

Ia mengatakan dengan alasan fasilitas yang kurang memadai seha­rusnya pemprov menjadikan ini se­bagai suatu cambuk untuk berbenah diri dan jangan pasrah saja sehingga konsep LIN yang sudah lama diperjuangkan hilang begitu saja.

“Pemprov harus terus melakukan koordinasi dan mendorong pempus untuk adanya perbaikan berbagai infrastruktur kelautan dan perikanan di Maluku serta harus desakan yang kontiniu supaya perpres mengenai LIN ada harus ada kejelasannya. DPRD maupun senator asal Maluku yang ada di pusat harus terus memberi tekanan kepada pemerintah pusat agar LIN ini bisa segara diwujudkan dan jangan sampai dilakukan pembiaran hingga akhirnya LIN hanya tinggal konsep saja,” katanya.

Umasugi bahkan menilai peme­rintah pusat membuat alasan yang tidak rasional soal fasilitas. “Karena ketika berbicara soal pembanguan infrastruktur, ini bukan hanya pekerjaan pemprov namun juga harus dibantu oleh pemerintah pusat karena Maluku adalah bagian integral dari Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat pembahasan pengembangan sektor perikanan Maluku yang berlang­sung di geladak KRI Surabaya-591, Kamis (17/3) tak membuahkan hasil yang signifikan.

Kendati rapat yang berlangsung secara tertutup itu dipimpin lang­sung Wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin dan dua dirjen Kementerian Ke­lautan dan Perikanan, namun tak ada keputusan yang secara tegas men­desak pengesahan Maluku sebagai LIN yang diatur dalam peraturan presiden.

Kepala Dinas Kelautan dan Perika­nan Maluku Romelus Far-Far di dalam rapat pun dibatasi pem­bicaraannya. Pasalnya banyak aturan telah dibuat secara sepihak oleh Asisten Menteri Kelautan dan Perikanan Fika Fawzia, tanpa melalui koordinasi dengan pemprov.Far-Far pun yang dimintai keterangannya terkait hasil pembahasan proposal pun tak ingin berkomentar.

“Jangan tanyakan saya, tanya saja ke Pak Retraubun, beliau yang penjelasannya lengkap tadi malam,” kata Far-Far dengan raut wajah yang tampak kecewa kepada wartawan di KRI Surabaya-591, Jumat (18/3).

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla mengaku rapat tersebut hanyalah sebatas membicarakan bagaimana tujuan pemerintah untuk dapat meningkatkan produktivitas kese­jah­­te­raan rakyat. “Itu tujuan kita mem­bicarakan tentang tingkatkan pro­duk­tifitas kesejahteraan rakyat yang harus di sempurnakan,” kata Wap­res kepada wartawan di Pen­dopo Walikota Tual, Jumat (18/3).

Menurutnya kesempurnaan kese­jahteraan rakyat tersebut perlu ada sehingga percuma mendapat LIN sementara tidak ada manfaat terutama bagi kesejahteraan rakyat.

“Percuma saja jadi LIN sementara tidak ada manfaat bagi kesejah­teraan rakyat. Untuk itu, ada aturan yang harus dipatuhi agar Maluku bisa dija­dikan sebagai LIN, yaitu fasilitas pen­dukung yang memadai dan semangat masyarakat,” ungkapnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>