Keberadaan rekomendasi DPRD Maluku menyangkut proyek-proyek bermasalah hasil pengawasan APBN, APBD, dan Dana Cadangan Umum (DCU) tahun 2007 dan 2008 terus menjadi polemik.

Pihak DPRD Maluku mengaku, rekomendasi itu telah diserahkan kepada Kejati Maluku. Rekomendasi dengan Nomor 043.1/391/DPRD tersebut diserahkan pada 28 September 2009 lalu, dengan surat penyerahan DPRD Maluku Nomor 043.1/475/DPRD, yang diterima staf Kejati Maluku bernama Rio Ritonga.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (kajati) Maluku, Poltak Manulang membantah telah menerima rekomendasi itu. Kajati juga menegaskan, tidak ada stafnya yang bernama Rio Ritonga.

Wakil Ketua Aliansi Keadilan Untuk Rakyat (AKUR) Maluku, Abdul Razak menilai DPRD Maluku setengah hati dalam membongkar dugaan korupsi dalam proyek-proyek bermasalah hasil temuan mereka.

Jika DPRD lembaga wakil rakyat ini, serius, maka rekomendasi tersebut mestinya diserahkan langsung kepada pejabat di Kejati Maluku, bukan kepada piket.

"Wajar bila Kajati mengatakan tidak mendapatkan rekomendasi, karena DPRD tidak menyerahkan langsung kepada pejabat di lingkup Kejati Maluku, namun rekomendasi itu diberikan kepada petugas piket," ujar Razak

Kendati rekomendasi itu diserahkan kepada petugas piket, Razak meminta kepada Kajati Maluku untuk menyelidiki keberadaan rekomendasi itu.

Sementara itu, Ketua Forum Kota (Forkot) Maluku, Saiful Chaniago mendesak DPRD Maluku untuk memanggil Kajati Maluku untuk menjelaskan rekomendasi tersebut.

Jika proyek-proyek bermasalah itu, terlalu lama diusut, maka dikhawatirkan akan dipetieskan. (S-26)Siwalima