Bupati kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Abdullah Tuasikal diminta, tertibkan pejabat di derah ini yang terlibat politik, karena itu sangat menggangu pelayanan kepada publik.Permintaan tersebut diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Kabupaten Malteng, Alan Tampary kepada sejumlah wartawan di Masohi Rabu (3/2).

Dikatakan, LPKP Kabupaten Malteng menemukan ada pejabat di Kabupaten Malteng yang diduga terlibat politik dalam proses pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Ia menilai, kinerja pemerintah Kabupaten Malteng hingga kini belum maksimal dalam memberikan pelayan kepada masyarakat. Jika hal ini tidak sesegera diperbaiki, maka akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat.

"Kami meminta kepada bupati menindak PNS yang kurang disiplin laksanakan tugas sebagai aparatur Negara," pintanya.

Selain itu, kata dia, Bupati Malteng sudah harus memikirkan masalah rangkap jabatan yang masih berada di lingkup pemerintahannya, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan di kabupaten ini serta pelayanan kepada masyarakat.

"Contohnya, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga, juga menjabat sebagai sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kapala Dinas Dampak Lingkungan Hidup juga merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Humas Pemda Malteng, "terangnya.

Untuk itu, tambah dia, LPKP Kabupaten Malteng meminta kepada DPRD Malteng untuk bisa melakukan fungsi control terhadap persoalan rangkap jabatan tersebut serta pejabat yang diduga terlibat dalam politik.

Ia berharap, bupati maupun sekda dapat melakukan evaluasi kinerja PNS di kabupaten ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pejabat pemda. (S-24)