Published On: Thu, Dec 7th, 2017

PDIP MTB Akui Terima Salinan SK Pecat Temmar

Share This
Tags

Pasca DPP PDIP memberikan san­ksi tegas berupa pemecatan terha­dap Bitzael Silserter Temmar, tem­busannya sudah diterima oleh DPC PDIP Maluku Tenggara Barat.

Ketua DPC PDIP MTB Andreas Taborat mengungkapkan, tumbusan dari Surat Keputusan (SK) tentang pemecatan Bitzael S Temmar dari keanggotaan PDIP sudah diterima sejak bulan September lalu.

“Tembusan dari SK pemecatan yang diputuskan oleh DPP PDIP terhadap Pak Bitto Temmar kita terima sejak lama. Kalau tidak salah itu bulan September, “ungkap Taborat ketika dikonfirmasi Siwalima, Rabu (6/12).

Dalam surat itu, kata Tabo­rat, DPP melarang Temmar me­lakukan kegiatan dan mendu­duki jabatan apapun yang me­ngatasnamakan PDIP. De­ngan demikian maka DPC PDIP tentunya akan patuh terhadap perintah DPP. “Surat pemecatan itu DPP menegas­kan untuk melarang pak man­tan bupati untuk me­la­kukan aktivitas politik de­ngan meng­atasnamakan PDIP. Dan pada prinsipnya kita patuh terhadap keputu­san itu,” katanya.

Disinggung soal adanya pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan Temmar dan berujung pada pemecatan itu, Taborat enggan berkomentar lebih jauh. Sebab menurutnya, hal itu merupakan konsumsi internal partai sehingga tidak bisa dipublikasi.

“Soal laporan terkait pelang­garan apa yang dibuat, mohon maaf itu merupakan konsumsi internal partai. Dan saya juga tidak berwenang untuk sampai­kan hal itu karena domain dari DPP. Lagipula ini kan keputu­san DPP jadi kita tidak punya wewenang untuk itu,” ujarnya.

Akan tetapi, Taborat memas­ti­kan bahwa salinan tembusan dari Surat Keputusan nomor 238/KPTS/DPP/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tentang pe­me­catan Bitzael Temmar telah diterima oleh PDIP MTB.

Sebelumnya diberitakan, DPP PDIP memecat mantan Bupati MTB Bitzael S Temmar dari keanggotaan partai berlam­bang banteng kekar itu.

Pemecatan terhadap Bitto, sapaan akrab Temmar ini ter­tuang dalam surat keputusan nomor 238/KPTS/DPP/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani lang­sung oleh Ketua Umum Mega­wati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dalam salinan surat yang salinannya diperoleh Siwalima, selain memberikan sanksi orga­nisasi berupa pemecatan dari keanggotaan PDIP, DPP juga melarang Temmar melakukan kegiatan dan menduduki ja­batan apapun yang mengatas­namakan PDIP. DPP juga akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres partai.

DPP dalam melakukan peme­catan terhadap mantan Sekre­taris DPD PDIP Maluku itu, didasarkan pada beberapa poin pertimbangan yaitu Pertama, dalam rangka menjaga kewiba­waan dan menegakkan citra partai setiap anggota partai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib ber­pe­doman pada kode etik dan disiplin anggota partai yang ditetapkan oleh partai.

Kedua, sesungguhnya orga­ni­sasi partai akan efektif apabila didalamnya terdapat kader-kader partai yang militan dan patuh terhadap peraturan organisasi partai.

Ketiga, setiap anggota/kader partai wajib menjaga arah per­juangan partai agar sejalan de­ngan ideologi partai, sikap politik, AD/ART, serta program partai demi terjaminnya penca­paian tujuan, fungsi dan tugas partai.

Keempat, apabila ternyata anggota/kader partai terbukti me­langgar kode etik dan disip­lin partai, maka DPP partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai.

Kelima, berdasarkan reko­men­dasi hasil pemeriksaan Bidang Kehormatan DPP PDIP terkait pengaduan pelanggaran disiplin dan kehormatan partai  yang diduga dilakukan oleh Bitzael Silvester Temmar, maka rapat pleno DPP memutuskan untuk memberikan sanksi pe­mecatan dari keanggotaan PDIP.

Keenam, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka DPP Partai menerbitkan Surat Keputusan Pemecatan terha­dap Bitzael Silvester Temmar dari keanggotaan PDIP.

Tidak hanya itu, keputusan DPP itu dikeluarkan setelah memperhatikan Putusan reko­mendasi Bidang Kehormatan PDIP nomor 013/BK/DPP/V/2017, tanggal 6 Juli 2017, ke­mudian keputusan Rapat DPP PDIP tanggal 14 Juli 2017.

Alhasil, dari berbagai pertim­bangan tersebut, maka DPP memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan terhadap Bitto dari keanggotaan PDIP. Tidak hanya itu, dalam ke­putusan tersebut DPP mela­rang Temmar untuk melakukan kegiatan dan menduduki ja­batan apapun yang mengatas­namakan PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristi­yanto yang dikonfirmasi Siwa­lima, Rabu (6/12), enggan un­tuk berkomentar. Hasto ber­alasan sementara mengikuti rapat. “Nanti saja baru saya berikan penjelasan. Saya se­men­tara rapat,” ujarnya.

Sementara itu, Temmar juga telah dikonfirmasi Siwalima, Selasa (5/12). Namun sejumlah nomor telepon seluler yang biasa digunakannya tak satu pun yang diaktifkan.(Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

- BALAGU.COM