Published On: Wed, Dec 6th, 2017

Pelayanan Publik Terendah Versi Ombudsman – Maluku Zona Merah

Share This
Tags

Ombudsman RI menetapkan enam provinsi dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Maluku, salah satunya.

Hal ini dilakukan setelah Ombudsman melakukan survei standar pelayanan publik pada Mei hingga Juli 2017. Hasilnya menempat­kan Pemprov Maluku di urutan terakhir dari 22 pemprov yang dinilai.

Maluku bersama lima provinsi lainnya masuk dalam zona merah. Pemprov yang masuk zona merah yaitu Papua (46,73), Sula­wesi Utara (40,96), Papua Barat (40,44), Maluku Utara (40,40), Kalimantan Utara (40,19) dan Maluku (35,28).

“Yang kami lakukan adalah melihat ketampakan, melihat ketersediaan dari berbagai item yang seyo­gianya ada dan dipersyarat­kan oleh undang-undang,” kata komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala di Balai Kartini, Jalan Gatot Su­broto, Jakarta, Selasa (5/12).

Enam pemerintah provinsi yang masuk zona merah tersebut adalah Papua, Sulawesi Utara, Pa­pua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Maluku. Daerah tersebut dinilai Ombudsman belum me­lengkapi persyaratan pelayanan publik yang baik, seperti kejelasan waktu pelayanan.

“Yang paling banyak itu ada tiga. Pertama adalah ketidakmampuan memastikan waktu pelayanan. Jadi misal kita urus SKCK atau KTP, kita tanya kapan selesainya, dia jawab nggak tahu,” ujar Adrianus.

Berikutnya, ia juga menyatakan dalam survei yang dilakukan Ombudsman menemukan ketiadaan petugas pelayanan di lokasi. Faktor ketiga yang menyebabkan keenam pemerintah provinsi tersebut masuk zona merah adalah ketiadaan fasilitas khusus, seperti toilet dan jalur untuk penyandang disabilitas serta ruangan untuk ibu menyusui, yang tersedia di kantor-kantor pelayanan publik.

Meskipun demikian, Adrianus menyatakan sudah banyak pemprov yang berupaya memperbaiki pelaya­nan publiknya. Ia pun menyebut masih banyak pemerintah kabu­pa­ten/kota yang belum serius mem­perbaiki pelayanan publik.

“Untuk kementerian, semakin hijau semua. Lembaga juga begitu, provinsi juga begitu. Yang masih banyak leyeh-leyeh adalah kabu­paten/kota. Makin ke timur makin kacau itu. Kalau ada kabupaten/kota yang menjadi zona hijau, tampaknya lebih pada motif politik. Motifnya adalah supaya bagaimana menang pilkada, jadi nggak tulus,” jelasnya.

Sementara itu,Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet mengaku penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Ombudsman RI ungkapnya, mem­posisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin me­nge­tahui  hak-haknya. Misalnya ada atau tidak persyaratan pelayanan,  kepastian waktu  dan biaya pro­sedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan  yang ramah.

“Pengabaian tehadap standar pelayanan publik berpotensi mem­buruknya kualitas pelayanan,” ungkap Hasan Slamet kepada Siwalima, Selasa (5/12)

Dikatakan, hasilnya penilaian Ombudsman menempatkan Dinas ESDM Maluku dengan nilai terendah 5,0 khususnya untuk Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Lis­trik (UPTL),  menyusul Dinas Per­tanian, nilai 12,0 untuk Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

“Selain itu, Dinas Sosial juga mendapatkan nilai 12 untuk Reko­mendasi Pengangkatan Anak, Reko­mendasi Penerbitan Izin Pengum­pulan Uang dan Barang, Dinas Kelauatan dan Perikanan dengan nilai 12,5; Dinas PU dan Tata Ruang nilai 12,5; Dinas Perhubungan  nilai 12,50; serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14,5,” rincinya.

Ia menambahkan, ada juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendapatkan nilai 19,50 untuk rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta Reko­mendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Masih Berbenah

Menanggapi hasil penilaian Ombudsman tersebut, Kepala Bagian Humas Setda Maluku Bobby Palapia mengatakan, sejauh ini Maluku masih terus melakukan pembenahan. Namun demikian, pemprov berterima kasih atas hasil dimaksud yang nantinya akan digunakan sebagai masukan bagi pengembangan kedepan.

“Terima kasih ke Ombudsman yang sudah melakukan survei. Apapun pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman, Maluku masih dalam pembenahan ke arah yang lebih baik,” kata Palapia kepada Siwalima, Selasa (5/12).

Untuk menuju ke pelayanan publik yang baik, Gubernur Maluku Said Assagaff, kata Palapia, telah menginstruksikan setiap SKPD-nya untuk dapat berinovasi.

Bahkan lebih dari itu ASN pun diajak untuk berpikir luas dan melakukan inovasi dan perubahan.

“Gubernur telah instruksikan agar ASN bisa berinovasi pada masing-masing bidang tugasnya, sehingga pelayanan publik dapat berjalan de­ngan baik. Dengan era digital saat ini pun, Gubernur sudah mengajak ASN untuk selalu mengikuti per­kembangan yang ada, supaya tidak ada yang tertinggal. Tujuannya juga untuk menciptakan pelayanan publik yang baik kedepannya,” katanya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

- BALAGU.COM