Published On: Tue, Nov 11th, 2014

Pengguna Narkoba di Maluku 2,91 Persen

Share This
Tags

SambutanBerdasarkan hasil survey, tingkat peng-gunaan narkoba di Maluku sejak 2008 hingga 2010 terus meningkat hingga mencapai peringkat ketiga di Indonesia. Penggunaan narkoba di Maluku mencapai 2,91 persen dengan populasi penduduk Maluku sekitar 1.013.600 pada saat itu.

Rata-rata pengguna Narkoba di Maluku adalah masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar dengan kisaran umur 10-59 tahun. Ini merupakan beban dan tanggung jawab semua pihak guna mengeliminir penyalahgunaan narkoba di Maluku.

Menghadapi bahaya Narkotika ini dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dan bukan saja BNNP Maluku, tetapi juga aparat keamanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga adat serta seluruh eleman masyarakat di daerah ini.

Berkat kerja keras BNN Provinsi Maluku sehingga pada tahun 2013 angka pengguna Narkoba di Maluku menurun ke peringkat sebelas di Indonesia. Walaupun demikian, Narkoba di Maluku tetap menjadi bahaya besar bagi pembangunan peradaban kita, karena menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi, SDM, hingga ancaman terhadap jiwa.

Demikian sambutan Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff pada acara pengresmian Gedung BNN Promal dan Gedung BNN Kota Tual di Kantor BNN Promal Karang Panjang Ambon Selasa (11/11).

Menurut Assagaff, sebagai daerah kepulauan, Maluku menjadi wilayah yang sangat rawan untuk proses penyebaran Narkotika. Bahkan dapat dikatakan Maluku merupakan salah satu wilayah strategis atau surga untuk para Bandar Narkoba.

Pola penyebarannya bukan hanya melalui udara dan kapal laut pada pelabuhan-pelabuhan utama, tetapi juga melalui kapal-kapal kecil yang langsung ke desa dan dusun.

Kondisi ini sangat serius sekali, karena itu upaya penyadaran dan pencegahan harus kita tingkatkan secara bersama-sama.

Prevalensi penyalahgunaan Narkotika secara nasional maupun internasional tiap tahun  terus meningkat. Didasarkan pada realitas yang ada, Provinsi Maluku juga memiliki potensi untuk mendapatkan efek domino dari kondisi nasional maupun global yang ada.

Gubernur mengharapkan, dengan diresmikannya Kantor BNN Provinsi Maluku dan Kantor BNN Kota Tual, kedua lembaga ini beserta seluruh jajarannya dapat melaksanakan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang berada di wilayah Maluku secara profesional.

Kebijakan Provinsi Maluku dengan strategi laut pulau nya, memungkinkan berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk mendistribusikan narkoba ke wilayah-wilayah pulau di Maluku.

Oleh karena itu seluruh jajaran BNN Provinsi Maluku dan jajaran BNN Kabupaten/Kota se-Maluku diharapkan semakin meningkatkan kewaspadaannya, dan melibatkan seluruh unsur terkait untuk mengeliminir bahkan menutup setiap celah potensi penyelundupan narkoba ke wilayah kita.

Para sindikat maupun pengedar harus dikriminalkan dan dihukum seberat-beratnya, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini negara harus menjadi pemenang, negara harus siap menghukum siapapun, tanpa pandang bulu, negara jangan dikalahkan oleh para sindikat.

Kita harus memperjuangkan kedaulatan dan keselamatan masyarakat kita. Namun, pada sisi yang lain, perlakuan untuk para pengguna harus di sembuhkan karena mereka adalah korban.

Hal ini sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen (Pol) Anang Iskandar, SH. MH bahwa tahun 2014 ini sebagai tahun penyelamatan bagi pengguna narkoba, melalui program rehabilitasi.

Gubernur akui, salah satu problem rehabilitasi ini adalah masih minimnya fasilitas rehabilitasi, dan bukan hanya di Maluku tetapi  kondisi yang sama hampir dialami oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Tetapi dengan tersedianya gedung baru ini dapat dijadikan Starting Point bagi upaya rehabilitasi para pengguna narkoba.

Gubernur menyayangkan peristiwa kaburnya 2 (dua) orang tahanan BNN Provinsi Maluku beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi pelajaran berharga kepada jajaran BNN Provinsi Maluku, untuk meningkatkan kewaspadaan, integritas, dan profesionalisme, sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Harus dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai standar operasional prosedur pengamanan di lingkungan kantor maupun lingkungan sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku, mendukung sepenuhnya upaya-upaya ini, dan berkomitmen untuk mendukung pengadaan fasilitas rehabilitasi, mengingat masalah Narkotika merupakan kategori tindak kejahatan internasional.

Pengguna narkoba adalah korban, maka perlakukan mereka dengan manusiawi jangan ada diskriminasi, mari kita bersihkan mereka dari kecanduan obat terlarang (narkotika) agar dapat menjadi manusia yang normal kembali. Tapi kepada pelaku jaringan narkoba harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Assagaff mengajak seluruh komponen  masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, RT, RW, dusun, desa/negeri hingga di kota, untuk sama-sama kita bangun lingkungan kita yang bebas dari bahaya Narkotika.
“Mari lawan Narkotika, jadikan sebagai musuh bersama”.

UUD 1945, mengamanahkan kepada kita untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini meniscayakan kita semua untuk membangun Maluku yang bebas dari bahaya Narkoba. Dalam kaitan  itu, dengan adanya gedung baru ini Asagaff menantang BNN Provinsi Maluku untuk mari sama sama kita wujudkan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 menuju Indonesia bebas narkoba tahun 2015, dan demi tercapainya visi pembangunan provinsi Maluku yaitu, Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas, dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan.(Tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>