Published On: Tue, Dec 9th, 2014

Penolakan DPRD Tual Salah Alamat – Gubernur: Tamher yang Sodor Nama Risambessy

Share This
Tags

Logo_kota_tual2Keberatan anggota DPRD Kota Tual, menyangkut caretaker Walikota Tual, yang diusulkan Gubernur Maluku kepada Mendagri, ditangkis balik Gubernur Said Assagaff.

Menurut Assagaff, nama Inspektur Provinsi Maluku Semuel Risambessy yang diusulkan ke Mendagri, adalah atas permintaan Walikota Tual,  Mahmud M Tamher.

Dikatakan Assagaff, Walikota Tamher menghu­bunginya melalui telepon seluler dan meminta nama Risambessy diusulkan sebagai penggantinya.

Tamher tak ingin putra daerah menjadi caretaker Walikota Tual, seperti yang disuarakan sejumlah pihak, termasuk DPRD Kota Tual.

“Walikota Tual menghubungi saya dan meminta agar caretaker wali­kota itu nantinya adalah Ins­pektur dan jangan ada putra daerah,” ungkap Assagaff, kepada wartawan, di Ambon, Sabtu (6/12).

Disinggung soal penolakan ang­gota DPRD Kota Tual yang tidak menyetujui usulannya dan meminta  Sekda Tual,  Basri Bandjar menjadi caretaker Walikota, gubernur mene­gas­kan, tak ada lagi yang perlu diper­soalkan. Karena Tamher sendiri yang meminta agar jangan putra daerah yang menggantikannya. “Tak ada lagi yang perlu diper­soalkan, kalau yang minta itu putra daerah lalu kondisi keamanan yang tidak stabil seperti ini, siapa yang akan bertang­gung jawabjustru wali­kota sendiri yang meminta agar ja­ngan meng­akomodir putra daerah,” tegasnya.

Soal rencana DPRD Kota Tual untuk nantinya menemuinya Senin (8/12), gubernur mengaku dirinya tidak berada di tempat. “Silahkan saja, tapi hari itu saya sementara berada di Jakarta untuk menerima DIPA,” ujarnya.

Gubernur juga meluruskan infor­masi dari Kemendagri yang menye­butkan dua pejabat pemprov yang turut diusulkan menjadi caretaker Walikota Tual yaitu  Asisten I Sekda Maluku, Angky Renjaan dan Karo Pemerintahan, Hamin Bin Tahir.

“Ketiga nama yang telah saya usulkan ke Mendagri yakni, Inspek­tur Provinsi Maluku, Semuel Risam­bessy; Asisten II Sekda Maluku, Ujir Halid serta Kepala Badan Pengen­dalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku, Vera Tomasoa,” ujarnya.

Seperti diberitakan seluruh ang­gota DPRD Kota Tual, keberatan dengan usulan tiga calon caretaker Walikota Tual, yang diusulkan guber­nur kepada Mendagri.

20 anggota DPRD Kota Tual, menyampaikan keberatan tersebut, dalam rapat paripurna, yang dipim­pin Ketua Sementara, Fadilah Rahawarin di gedung DPRD Kota Tual, Jumat (5/12).

Rapat yang dihadiri seluruh anggota DPRD, sepakat menolak usulan caretaker yang sudah ditan­da­tangani Assagaff.

Anggota DPRD Tual dari Partai Nasdem, Ali Mardana yang dihu­bungi Siwalima melalui telepon selularnya membenarkan keberatan tersebut.

Menurutnya, 20 anggota DPRD Tual akan menemui gubernur, Senin (8/12) guna menyampaikan aspirasi masyarakat yang keberatan dengan pengusulan tiga calon carateker yang telah diajukan Gubernur ke Mendagri.

“DPRD Tual menerima aspirasi dari rakyat Tual dan menghendaki Caretaker Walikota Tual dipimpin oleh seorang pemimpin yang mema­hami kondisi masyarakat setempat. Jangan hanya karena mempercepat proses pemerintahan di Kota Tual lalu proses peme­rin­tahan itu berjalan terhambat akibat tidak setujui oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan, warga Kota Tual meng­harapkan Sekda Tual, Basri Banjar yang diangkat menjadi Caretaker Walikota. “Aspirasi tersebut akan disampaikan DPRD langsung ke­pada Gubernur Maluku. Intinya kita akan sampaikan aspirasi dan rakyat yang mengharapkan Sekda Kota Tual Basri Banjar sebagai caretaker walikota sehingga kita akan ajukan aspirasi rakyat ini ke gubernur,” jelasnya.

Aspirasi Rakyat

Seluruh anggota DPRD Tual sudah berada di Ambon, dan hari ini  akan menyampaikan surat ke pem­prov untuk meminta pertemuan dengan gubernur.

Dalam pertemuan itu, mereka  akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan  Sekda Kota Tual Basri Banjar sebagai caretaker walikota.

“Kita seluruhnya anggota dewan sudah di Ambon, dan dipastikan besok itu kita akan membawa surat dari sekretariat dewan untuk ber­temu dengan Gubernur Maluku,” kata Ali Mardana, anggota Fraksi Perjuangan Demokrasi Perubahan Rakyat (FPDPR), yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Minggu (7/12) malam.

Ketika diberi informasi bahwa gubernur telah berangkat ke Jakarta untuk menerima DIPA, Mardana mengatakan, pihaknya akan tetap menunggu sampai bertemu dengan gubernur. “Kami akan menunggu sampai aspirasi rakyat disampai­kan,” ujarnya.

Disinggung soal pengakuan gu­bernur bahwa Walikota Tamher meng­hendaki  Risambessy sebagai penggantinya, dan tidak mau putra daerah diakomodir, Mardana meng­aku belum menge­tahui informasi tersebut.

“Saya belum tahu informasi ter­sebut. Tetapi harus diingat bahwa sampai dengan saat ini Walikota Tual belum dinonaktifkan karena belum ada surat nonaktif dari Mendagri, sehi­ngga kami belum mengetahui soal informasi itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Mardana me­ngakui pengusulan caretaker Wali­kota Tual adalah hak prerogatif gubernur. Namun sebagai lembaga wakil rakyat, DPRD Tual juga punya kewenangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. “Memang ini hak prerogatif gu­bernur, tapi kita juga punya kewe­nangan dan tang­gung jawab untuk menyampai­kan pertimbangan karena kami lembaga aspirasi rakyat dan aspirasi itu harus kami sampaikan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Walikota Tual,  Mahmud M.Tamher dan Wakilnya, Adam Rahayaan kini menjadi terdakwa kasus korupsi dana asuransi DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004 yang merugikan negara Rp 5,786 milyar.

Petinggi Kota Tual ini tersandung kasus korupsi dana asuransi saat Tamher menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malra, dan Rahayaan menjabat Kepala Rumah Tangga Sekretariat DPRD setempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerin­tah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemi­lihan, Pengesahan Pengang­katan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 126 ayat (1) ditegaskan: Ke­pala daerah dan/atau wakil ke­pala daerah diber­hentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Kemudian pada ayat (2) berbunyi: proses pemberhentian sementara Ke­pala Daerah dan/atau Wakil Ke­pala Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan apabila per­kara dakwaan melalui tindak pidana korupsi, terorisme makar dan/atau tin­dak pidana terhadap keamanan negara telah dilimpahkan ke penga­dilan dengan dibuktikan registrasi perkara.

Selanjutnya pada pasal (4), ber­dasarkan bukti registrasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Mendagri dapat member­hentikan Bupati dan/atau Wakil bupati, Walikota dan/atau wakil walikota melalui usulan gubernur.

Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (2/12), telah menyurati Pemprov Maluku menjelaskan status hukum Walikota Tual, Mahmud M. Tamher dan Wakilnya, Adam Rahayaan.

Surat yang dikirim itu guna men­jawab Surat Sekda Maluku, Ros Far-Far Nomor : 180/3058 tanggal 02/Desember 2014.

Humas Pengadilan Tipikor Ambon, Ahmad Bukhory kepada warta­wan, Selasa (2/12) mengungkapkan,  dalam surat tersebut Pengadilan Tipikor menjelaskan, berdasarkan penelitian dan pemeriksaan dalam register perkara Tipikor pada Kepa­niteraan Pidsus Tipikor terdaftar tanggal 28 November 2014, Walikota Tual terdaftar dengan Nomor Register Perkara : 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN Ambon. Sedangkan Wakil Wali­kota Tual Teregister Nomor : 38/Pid.Sus/TKP/2014/PN.Ambon.

Dalam penjelasan surat itu juga disebutkan, Tamher dan Rahayaan didakwa dengan dakwaan primair : pasal 2 ayat 1jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pem­berantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP. “Jadi berdasarkan hal itu, maka penetapan Ketua Pengadilan Tipikor untuk tanggal 8 Desember 2014 adalah hari sidang pertama untuk kedua terdakwa dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),” jelas Bukhory.  (S5)

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>