Published On: Fri, Mar 23rd, 2018

Penurunan Angka Kemiskinan Maluku Lebih Baik

Share This
Tags

Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K), Muhammad Arif Tasrif mengakui, presentasi penduduk miskin di Maluku masih tinggi, namun angka penurunannya relatif lebih baik dari tahun ke tahun.

“Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Maluku relatif baik. Seperti tadi saya contohkan tidak banyak provinsi yang bisa turun satu persen setahun. Itu tidak banyak, dan Maluku saru diantara yang sedikit itu,” tandas Tasrif pada Musyawarah Khusus dan Pelatihan Analisa Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/3).

Dia mengibaratkan, jika kemiskinan itu bagai nasi di panci, maka Maluku itu masih berada pada posisi nasi yang penuh, belum sampai ke kerak nasi yang menempel pada panci.

Sedangkan daerah lainnya seperti DKI Jakarta, Bali atau Bangka Belitung, yang kemiskinannya sudah sangat rendah, menurut Tasrif, orang miskinnya itu tidak gampang dikeluarkan dari kemiskinannya. Karena sudah pada posisi kerak nasi yang menempel pada panci.

“Jadi Maluku ini masih mengambil nasi yang lapis atas, jadi yang bisa langsung terangkat kemiskinannya. Tapi daerah lain itu sudah lapis bawah atau kerak yang menempel,” kata Tasrif menganalogikan.

Namun dia mengingatkan, kelak suatu hari, jika kemiskinan di Maluku juga makin rendah, maka akan sampai juga ke kerak itu. ‘’Nah ketika itu terjadi tantangan kita akan lebih berat. Karena dana yang dibutuhkan akan sangat besar, kita butuh data yang lebih komprehensif yang lebih dertail menyangkut kondisi orang-orang itu,’’ tandasnya.

Panitia Penyelenggaran, Fajar A. Thamrin menyebutkan,  Musyawarah Khusus dan Pelatihan Analisa Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018 ini, merupakan hasil kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Rapat Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2017 lalu, yang diharapkan dapat mensinergikan berbagai upaya penaggulangan kemiskinan di daerah dengan berbasis data.

Musyawarah ini merupakan bagian dari amanat regulasi antara lain: Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentangPerubahan tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 tahun 2014 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Maluku.

Tujuan musyawarah khusus dan pelatihan analisa penangulangan kemiskinan untuk mensinergikan berbagai upaya penangulangan kemiskinan di daerah dan untuk lebih menepatkan sasaran serta mengefektikan implementasi program-program penaggulangan kemiskinan di Maluku sehingga diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Maluku.

Peserta terdiri dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Maluku dan TKPKD kabupaten/kota.

 

OPTIMIS TURUN

 

Sementara itu, Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua optimistis Pemerintahan Provinsi Maluku bisa menurunkan angka kemiskinan.  “Konsentrasi kita betul-betul tertuju pada bagaimana kemiskinan itu turun di akhir masa jabatan saya dan Pak Gubernur Said Assagaff,” ujar Sahuburua.

Menurut Sahuburua, sekarang Maluku berdasarkan presentasi September 2017, berada di angka 18,91 persen. Dia berharap pada akhir tahun 2019, angka kemiskinan itu bisa turun sampai 16 %, dalam kondisi jauh lebih baik.

Oleh sebab itu tugas-tugas ini, bukan hanya menjadi tugas gubenur dan wakil gubernur. Tapi semua pihak, kepala perangkat daerah, termasuk bupati walikota, karena mereka adalah koordinator di kabupaten/kota.

Seluruh program, lanjut dia, harus disinkronkan. Program untuk mengatasi kemiskinan dengan sistem perencanaan berdasarkan gugus pulau, di mana Maluku punya 12 gugus pulau.

“Tadi sudah saya katakan kepada tim dari pusat, terkait penanggulangan kemiskinan di Maluku. Kalau di Pulau Jawa, cukup dengan sekadar memutar saja. Mungkin dalam tempo satu bulan, Pulau Jawa sudah bisa kita jangkau. Tapi untuk Maluku, lima tahun saja belum tentu bisa terjangkau seluruhnya. Kita dihadapkan dengan tantangan ini, dan kita harus jawab tantangan ini,” tegas Sahuburua.

Atas dasar itu, seluruh konsentrasi harus betul-betul tertuju ke sana. Dan kepada kepala daerah di kabupaten/kota, harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta harus juga berkoordinasi dengan pusat.(Kabar Timur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>