Published On: Mon, Nov 30th, 2015

Rapat TPA Ditunda, Mendagri “Paksa” Loloskan Sam

Share This
Tags

fd16c1fe41d1a19de09780e6c5ace661_XLTeka-teki siapa calon Sekda Maluku yang masuk hingga ke meja Sekretaris Kabinet terjawab sudah. Satu diantaranya Wakil Walikota Ambon, M.A.S. Latuconsina alias Sam.

REKOMENDASI Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) calon Sekda Sam melanggar hukum karena diloloskan Pansel sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, tidak digubris Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Mendagri akhirnya meloloskan tiga nama calon Sekda Maluku ke Presiden. Medio November lalu, politisi PDI Perjuangan ini telah menyerahkan tiga nama calon Sekda Maluku ke Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tiga nama itu akan dibahas Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diketuai Presiden dan Sekteratis Kabinet sebagai sekretaris TPA. Dari tiga nama calon, hanya satu nama diketahui Sam Latuconsina. Tiga nama lainnya belum diketahui apakah Zidik Sangadji, Roy Halatu atau calon lainnya dari tujuh nama yang diloloskan Pansel Sekda Maluku.

“Tiga nama (calon Sekda Maluku) sudah diserahkan Pak Mendagri ke Presiden,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riatmadji yang dihubungi Kabar Timur, tadi malam.

Dari tiga nama, Dodi mengaku hanya menghapal satu nama yakni, Sam. “Setahuku (Sam) lolos namanya juga diserahkan ke Presiden,” kata mantan Dirjen Otda Kemendagri ini.

Penyerahan tiga nama calon pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov Maluku itu disertai sejumlah catatan. Apa isi catatan itu, Dodi mengaku tidak mengetahuinya. “Sudah selesai (proses di Kemendagri dan diserahkan ke Presiden) dengan catatan-catatan termasuk rekomendasi KASN juga disampaikan,” ujarnya.

RAPAT TPA DITUNDA

Setelah berkas tiga nama calon Sekda Maluku masuk ke sekretariat kabinet, sebelum berproses di TPA, digelar rapat pra TPA. Anggota Pra TPA terdiri dari pejabat eselon I atau Sekretaris Menteri. Tim pra TPA menggelar rapat di kantor Sekretariat Negara pada 23 November lalu. Mereka yang hadir pada rapat pra TPA adalah Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo, Deputi SDM Aparatur Negara Setiawan Wangsa Atmaja, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Wakil Ketua KASN Irham Dilmy. Irham Dilmy yang dihubungi kemarin menjelaskan, rapat pra TPA tidak hanya membahas Sekda Provinsi Maluku, tapi juga pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di beberapa kementerian.

Dalam rapat pra TPA diberikan sejumlah catatan terkait apa yang layak dan tidak layak, baik dalam proses seleksi oleh Pansel Sekda Maluku serta terhadap para calon Sekda.

Dari tiga nama yang diserahkan ke TPA, Irham mengaku hanya mengingat nama Sam. Rapat pra TPA tidak menggugurkan nama calon Sekda. “Di pra TPA tidak menggugurkan calon jabatan pimpinan tinggi madya, tetapi hanya memberikan catatan-catatan untuk diserahkan kepada Pak Presiden selaku ketua TPA,” jelasnya.

Seluruh catatan dari Kemendagri, KASN dan pra TPA menyangkut calon-calon pimpinan tinggi madya yang melanggar aturan sudah diserahkan ke Seskab dan Presiden sebagai TPA. “Pak Presiden pasti tahu semua catatan-catatan yang diberikan oleh tim pra TPA, termasuk rekomendasi KASN,” kata Irham.

Irham mengaku Sam masih memiliki peluang menjadi Sekda meski peluang itu kecil. “Tapi kita lihat nanti karena ada catatan-catatan yang diberikan kepada presiden. Itu hak prerogatif Presiden (memutuskan), tapi dari bawah (Kemendagri, Kemenpan dan KASN-pra TPA) sudah diamankan supaya calon-calon yang melanggar aturan tidak terpilih,” katanya.

Menurutnya, proses pra TPA tidak berwenang menggugurkan calon, hak itu berada di Mendagri sebelum diserahkan ke TPA. “Bisa (calon digugurkan) kalau mau, tapi di pra TPA tidak, Mendagri bisa. Karena yang mengusulkan calon Sekda provinsi ke Presiden itu adalah Mendagri atas usulan gubernur. Mendagri disinilah yang mimiliki hak untuk mengajukan kepada Presiden. Beliau bisa menggunakan haknya (menggugurkan calon),” jelasnya.

Irham mencontohkan seperti di Jawa Barat, usulan Sekda provinsi Mendagri tidak sesuai dengan usulan yang diberikan gubernur. ‘’Pemilihan Sekda provinsi Jawa Barat lalu, Mendagri punya (hak menggugurkan), asal beliau mau,” katanya. Rencana TPA menggelar rapat untuk memutuskan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di sejumlah kementerian termasuk Sekda Maluku, Jumat (27/11) ditunda hingga pekan depan. “Kami dikabari Setkab rapat TPA ditunda hingga pekan depan. Proses TPA sehari bisa diputuskan (Sekda Maluku) oleh Presiden,” imbuh Irham. (KTS)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>