Published On: Wed, Nov 4th, 2015

RAPBD Perubahan Maluku Diprediksi Rp2,38 Triliun

Share This
Tags

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2015 diprediksi mengalami kenaikan menjadi Rp2,38 triliun.

“RAPBD 2015 telah ditetapkan sebesar Rp2,29 triliun dan diprediksikan mengalami perubahan menjadi Rp2,38 triliun. Yang bersumber dari PAD semula ditetapkan sebesar Rp603,45 miliar, dalam perubahan ini meningkat menjadi Rp612,01 miliar atau naik Rp8,55 miliar (1.42 persen),” kata Zeth di Ambon, Selasa (3/11).

Penjelasan Wagub disampaikan dalam rapat paripurna ke-VI tahun sidang 2015/216 DPRD Maluku dipimpin ketua DPRD, Edwin Adrian Huwae dalam rangka penyampaian nota keuangan dan RAPBD Maluku tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksanaan APBD tahun 2015 telah ditetapkan dengan Perda nomor 28 tahun 2014 yang pelaksanaannya telah memasuki triwulan keempat.

Selama kurun waktu pelaksanaan APBD tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, namun perlu diakui bahwa masih terdapat persoalan yang harus dibenahi, disesuaikan, serta disempurnakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran pada 31 Desember 2015.

Menurut wagub, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan APBD 2015 antara lain, soal realisasi pendapatan daerah sampai akhir semester tahun pertama baru mencapai 47,85 persen sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan sampai akhir tahun anggaran 2015 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Kemudian adanya kebijakan pemerintah di tingkat pusat yang harus disinkronkan oleh pemda serta pelaksanaan berbagai event nasional yang berlangsung di Provinsi Maluku menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan antarjenis belanja.

Selain itu perubahan iklim yang cukup ekstrim akhir-akhir ini telah menyebabkan terjadinya bencana alam, khususnya kebakaran hutan pada beberapa wilayah di Maluku yang perlu ditangani secepatnya.

Dikatakan, untuk dana perimbangan semula ditetapkan Rp1,40 triliun, dalam perubahan APBD diproyeksikan meningkat Rp1,48 triliun atau naik Rp82,45 triliun (5,89 persen), kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah semula ditargetkan sebesar Rp293,24 miliar naik Rp239,45 juta sehingga pada perubahan menjadi Rp293,48 miliar (0,08 persen).

Pada bagian belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp2,35 triliun direncanakan meningkat menjadi Rp2,55 triliun dan peningkatan ini terjadi pada kelompok belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Untuk kelompok belanja tidak langsung yang semula ditetapkan sebesar Rp1,04 triliun namun dalam perubahan anggaran ini mengalami peningkatan menjadi Rp1,13 triliun atau naik 8,07 persen.

Sedangkan belanja langsung yang semula ditetapkan Rp1,30 triliun meningkat menjadi Rp1,42 triliun dalam perubahan anggaran (8,71 persen).

“Dari gambaran perubahan pendapatan daerah tahun 2015 yang sebesar Rp2,38 triliun jika dibandingkan dengan perubahan belanja daerah 2015 sebesar Rp2,55 triliun maka terjadi peningkatan dalam defisit anggaran dari Rp58,50 miliar menjadi Rp165,82 miliar atau 183,44 persen dalam rancangan perubahan APBD 2015,” ujar wagub.

Selanjutnya untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran adalah pada sisi pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari Silpa 2014 yang semula diperkirakan sebesar Rp66,23 miliar namun berdasarkan hasil audit BPK RI serta laporan keuangan pemprov Maluku tahun 2014 meningkat menjadi Rp168,68 miliar.

Pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah yang semula ditetapkan Rp7,73 miliar maka dalam perubahan ini dirancang berkurang sebesar Rp4,87 miliar sehingga menjadi Rp2,8 miliar.

“Dari gambaran perubahan pembiayaan tersebut maka terdapat pembiayaan neto sebesar Rp165,82 miliar, dengan demikian maka defisit rancangan perubahan APBD 2015 sebesar Rp165,82 miliar sebagai akibat dari pelampauan kebutuhan belanja terhadap kemampuan pendapatan daerah dapat ditutupi oleh surplus pembiayaan neto sebesar Rp165,82 miliar sehingga silpa tahun berkenan menjadi nihil,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Maluku Raad Rumfod mengusulkan kepada Wagub Maluku selaku perwakilan pemerintah daerah agar dapat menginstruksikan kepada para kepala pimpinan SKPD lingkup pemerintah provinsi agar dalam pembahasan, rasionalisasi bahkan finalisasi APBD 2016, tidak boleh beranjak keluar daerah. Hal itu langsung direspon oleh Wakil Gubernur Maluku. (tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>