Published On: Tue, Nov 17th, 2015

Ratusan Miliar Retribusi Gunung Botak “Hilang”

Share This
Tags

katim1BUKTI – bukti retribusi yang dimiliki penambang dikejar Satpol PP untuk dimusnakan.  Siapa mengeruk untung disana.  Aparat penegak hukum wajib bongkar masalah ini. Komandan Satpol PP harus diperiksa.

Tambang illegal di Gunung Botak resmi ditutup.  Empat tahun lamanya perut bumi berupa emas dikeruk  ribuan penambang disana. Mereka bekerja secara illegal, tapi ada retribusi legal yang saban hari dan bulan ditarik pemerintah daerah setempat melalui Satpol PP. Ditotal sejak dibuka GB dananya mencapai ratusan miliar.

Sebanyak 21 kali, upaya pemerintah provinsi menutup tambang emas illegal di Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru, kerap gagal.  Setelah sianida dan merkuri  benar-benar telah mengancam masa depan generasi Buru, dan isu ini menjadi nasional barulah tindakan nyata menutup GB terealisasi, pekan, kemarin.

Wartawan Kabar Timur yang meliput langsung aksi pengosongan lokasi tambang rakyat ilegal itu melaporkan, ribuan penambang penghuni GB sejak empat tahun terakhir ini dipaksa meninggalkan lokasi itu. Ribuan tenda-tenda tempat bermukim penambang dan tromol mesin pengelola emas, dibakar petugas. Kini GB tak lagi berpenghuni. Yang tersisa hanyalah pos-pos aparat keamanan.

Penutupan GB membuka tabir baru soal adanya dana retribusi resmi wajib bayar bagi setiap penambang yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Buru. Penagihan retribusi resmi dilakukan petugas Satpol PP Pemkab Buru yang ditugaskan membuka posko diatas GB. Para penambang menyebut retribusi itu sebagai pengutan liar (Pungli).

Kepada wartawan Kabar Timur para penambang ilegal yang meninggalkan kawasan GB  mengungkap  praktek pungli berlabel “retribusi” resmi Pemkab Buru, sejak mereka bekerja sebagai penambang disana. Menurut para penambang oknum aparat dan oknum pemerintah daerah setempat selama ini selalu meminta jatah dari para penambang. Bahkan jumlah uang yang didapat dari praktek tersebut jumlahnya sangat besar.

“Kami dipaksa meninggalkan Gunung Botak, padahal selama ini Pemkab Buru menagih jatah dari kami,” ungkap salah satu penambang berinisial Y di Kawasan GB jalur D, kepada Kabar Timur, Sabtu, pekan kemarin, yang juga diamini ratusan penambang lainnya.

Sebelum pengosongan kawasan tambang GB, setiap penambang melewati pos penjagaan diwajibkan membayar upeti per kepala Rp10.000 hingga Rp 15.000. Harga itu, kata dia, masih murah jika dibanding jatah yang harus diberikan pemilik tromol dan pemilik lubang emas.

“Yang mengangkut material dengan sepeda motor wajib membayar Rp 15.000 Pak.  Kalau yang pikul Rp 10.000 kalau. Sedangkan, pemilik tromol Rp 50 ribu setiap hari,” beber mereka.  Semua pihak yang ada di kawasan GB  terlibat Pungli.

Pemkab Buru menggunakan petugas Satpol PP “memeras” upetti dari penambang.  “Untuk Satpol PP jatah mereka ada.  Per hari setiap penambang wajib setor Rp 15.000. Tapi, biasanya mereka melakukan penagihan per bulan  dengan total nilai Rp 350.000 per orang (penambang). Ini bukti setoran retribusi itu,” ungkap mereka sambil menunjukan bukti penyetoran tersebut.

Jumlah panambang disini ribuan orang yang wajib membayar  retribusi  kepada Satpol PP utusan dari Pemkab Buru. “Kita kesal saja mereka itu setiap hari dapat jatah tapi malah mengusir kita dari sini,”ujarnya kesal.

Menurutnya, tidak ada orang yang bersih di Gunung Botak semua memiliki kepentingan  memeras penambang. “Mereka berpura-pura orang baik, padahal kerap mengambil jatah para penambang. Mereka hanya duduk enak kita setengah mati masuk lubang, pikul material tinggalkan anak istri. Ini namanya apa kalau bukan memeras masyarakat,” kesal mereka.

Celakanya,  aliran dana retribusi resmi yang ditarik Satpol PP di GB  selama tahun ini tak masuk ke kas daerah.  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, Aziz Hentihu yang dikonfirmasi Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam, sejak tambang GB dibuka dan ditutup dia memastikan tidak ada pendapatan berupa retribusi yang masuk dalam Pos Pendapatan. Dia bahkan, memastikan retribusi itu illegal.

Menyoal tentang ada bukti penyetoran retribusi dari penambang  kepada anggota Satpol PP yang ditugaskan di atas GB? Dia mengaku, terkejut dengan informasinya. “Kalau benar-benar ada, kami butuh bukti itu,” tegasnya.

Tidak hanya Aziz Hentihu, sejumlah warga Buru kaget dengan pengakuan ribuan penambang illegal  GB yang tidak gratis bekerja diatas tembang itu. Mereka dikenakan wajib bayar retribusi sebesar Rp 350 ribu perbulan untuk seorang penambang. “Kalau ada bukti bagus. Itu berarti ada oknum-oknum pejabat Pemkab Buru yang  bermain disana,” beber warga lainnya.

Jumlah penambang di GB mencapai lebih dari 5000 orang.  Jika masing-masing penambang diwajibkan membayar Rp 350 ribu retribusi, jumlah pendapatan retribusi sebulan Rp 1,75 Miliar dikali 12 bulan Rp 21 miliar untuk setahun.

Sedangkan,  untuk pemilik tromol dan lobang setiap hari diwajibakan membayar Rp 75 ribu. Jumlah tromol dan lobang diatas GB mencapai 1000 buah.  Sehingga setiap hari retribusi yang dihasilkan Pemkab Buru Rp 75 juta.

Untuk retribusi pemilik tromol dan lobang,  dengan asumsi 1000 buah, tiap bulan pendapatannya Rp 2,25 miliar dan dikalikan 12 bulan  (1 tahun),  maka pendapatannya Rp 27 miliar pertahun.

Baik retribusi untuk penambang maupun pemilik tromol dan lobang selama empat tahun GB beroperasi setidaknya ratusan miliar yang diperoleh dari pos tersebut. Pertanyaan kemana anggaran retribusi itu menggalir.

Untuk menghilangkan, jejak ini, para penambang yang hingga penutupan GB yang memiliki bukti berupa kwitansi penyetoran retribusi dengan blangko resmi, dikejar Satpol PP diminta untuk dimusnakan.  Hanya saja wartawan Kabar Timur berhasil mendokumentasi bukti setoran itu.

PEMKAB IZIN MERKURI-SIANIDA

Penambang lain mengungkap,  tak hanya mendapat untung di Gunung Botak, Pemkab Buru juga harus bertanggung jawab karena memasukan sianida dan merkuri ke Pulau Buru melalui pintu masuk Pelabuhan Namlea.  “Sianida dan merkuri itu masuk atas izin Pemerintah Daerah melalui pelabuhan. Mereka menunjuk orang-orang tertentu untuk membawa masuk zat berbahaya itu hingga ke Gunung Botak,”kata Abu salah seorang penambang saat sosiaisasi pengosongan Gunung Botak.

Namun tudingan itu dibantah Pemerintah Kabupaten Buru. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Buru, Masri kepada wartawan di Balai Desa Dafa Kecamatan Wayapo tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

“Oh tidak ada itu masa Pemda mau masukan sianida dan Merkuri kesini, tidak ada itu. Coba dikatakan siapa orangnya itu yang bilang begitu tidak mungkin lah,”tegas Masri.

Dia mengungkapkan pemerintah daerah selama ini sangat serius untuk menindak peredaran zat berbahaya tersebut di Kabupaten Buru sehingga sangat tidak mungkin kata dia Pemkab memasukan sianida dan merkuri ke Gunung Botak.

“Masa pemerintah daerah melakukan itu. Justru selama ini Pemda berusaha keras untuk mencegah masuknya zat berbahaya tersebut kesini,”katanya. (Kabartimur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>