Published On: Fri, Nov 13th, 2015

SK Senat Unpatti Cacat Hukum

Share This
Tags

Universitas-Pattimura-520x336Dominggus Tahya mengingatkan adanya pekerjaan rumah bagi para anggota Senat Unpatti yang merupakan perwakilan lembaga normatif tertinggi dalam lingkungan Unpatti.
“Ya, terhadap keanggotaan senat dalam alat kelengkapan anggota Senat Unpatti, saya menilai para anggota Senat Unpatti belum maksimal melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan dalam Statuta Unpatti yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 016/O/2003 tertanggal 5 Pebruari 2003,” urainya kepada Spektrum, Rabu (10/11) kemarin.
Dikatakan, fakta yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa produk hukum dalam bentuk surat keputusan Rektor Unpatti terkait alat kelengkapan anggota senat Unpatti bertentangan dengan Statuta Unpatti yang menjadi dasar pemberian hak suara dalam pemilihan Rektor Unpatti Periode 2016-2020.
Surat keputusan Rektor yang dimaksud adalah keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 682/UN13/SK/2015 Tertanggal 27 April 2015 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 381/UN13/SK/2013 Tentang Pengangkatan Senat Universitas Pattimura Periode 2013-2015 yang telah mengalami perubahan melalui Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 995/UN13/SK/2015 Tertanggal 25 Juni 2015 Tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 381/UN13/SK/2013 Tentang Pengangkatan Senat Universitas Pattimura Periode 2013-2015. Sebagaimana amanat Statuta Universitas Pattimura Pasal 18 ayat (1) meyatakan bahwa: Anggota Senat Universitas terdiri dari: (a) Guru Besar termasuk Guru Besar Luar Biasa; (b) Rektor; (c) Pembatu Rektor; (c) Dekan Fakultas; (e) Ketua Lembaga:(f) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebanyak 1 (satu) orang.
Namun kenyataannya Rektor Unpatti telah melakukan kesalahan besar dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Senat Universitas Pattimura yang mengakomodir Direktur Pascasarjana sebagai suatu jabatan ex officio anggota Senat Unpatti.
Padahal, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sudah jelas bahwa tidak ada satupun butir yang dapat dijadikan sandaran hukum untuk menetapkan Direktur Pascasarjana sebagai anggota Senat Universitas Pattimura.
Menurutnya, jika sebagian kalangan beralasan bahwa Direktur Pascasarjana (Periode 2005-2009 dan 2009-2013 yang perpanjangannya hingga 2014) merupakan bagian dari anggota Senat Universitas, maka perlu dijelaskan bahwa penetapan yang bersangkutan sebagai anggota senat Universitas Pattimura karena jabatan Guru Besar (Profesor) bukan kerena Jabatan Direktur Pascasarjana, dan ini berlaku pada seluruh Universitas di Republik Indonesia.
“Jika Rektor Unpatti tetap memaksakan SK tersebut menjadi sandaran hukum hak suara dalam pemilihan Rektor Unpatti nantinya dalam artian bahwa Direktur Pascasarjana periode 2014-2018 terlibat proses pemilihan Rektor maka secara sadar maupun tidak sadar dapat mencederai proses dan hasil pemilihan yang dapat berujung pada sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena proses dan hasil pemilihan cacat hukum. Orang yang tidak berhak memilih turut serta memilih dan nama baik institusi yang kita cintai bersama ini akan tercoreng karena Keputusan Rektor cacat hukum,” tegasnya
Diakui, sebagai civitas akademika dirinya binggung terhadap SK tersebut yang dikeluarkan Rektor Unpatti secara sadar atau tidak. “Menurut saya SK tersebut telah bertentangan dengan statuta yang kedudukan hukumnya lebih tinggi dari SK Rektor,” tandasnya.
Rektor Unpatti bukan berlatarbelakang keilmuan hukum mestinya berkonsultasi dengan pakar hukum di Unpatti bukan langsung mengeluarkan produk hukum tanpa melalui telaah hukum.
Dia berharap, Senat Unpatti yang merupakan badan normative tertinggi di Unpatti menyikapi hal ini secara arif dan bijaksana agar seluruh daya dan upaya yang dikorbankan dalam proses pemilihan rektor nantinya tidak berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Saya mengharapkan Rektor Unpatti membuka diri menerima masukan dari Anggota Senat Universitas, jangan karena kepentingan tertentu rektor mengabaikan Statuta Universitas yang akan berimbas pada nama baik institusi. Akhirnya saya menyarankan agar Rektor Unpatti segera merevisi SK tersebut sebelum pemilihan Rektor berlangsung,” tegasnya. (MG2-Spektrum)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>