Published On: Wed, May 24th, 2017

Soal Pemotongan Dana Sertifikasi Guru – Komisi II Segera Panggil Kadis Pendidikan

Share This
Tags

Komisi II DPRD Kota Ambon segera memanggil Kepala Dinas Pendiidkan Kota Ambon, Benny Kainama guna mempertanyakan dugaan pemotongan dana tunjangan sertifikasi sejumlah guru SMP di Kota Ambon.

“Komisi II dalam waktu dekat segera memanggil Kadis Pendidikan dan  pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti keluhan para guru tersebut,” kata  Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikijuluw kepada Siwalima di Balai Rakyat Belakang Soya Ambon Selasa (23/5).

Nikijuluw mengaku prihatin ter­hadap sejumlah guru yang menjadi korban pemotongan dana tunjangan sertifikasi. Olehnya Kadis Pen­didikan diharapkan segera mema­nggil  pihak terkait yang paling bertanggungjawab terhadap pen­cairan dana tersebut.

Sebagai wujud representatif dari rakyat di dewan, Nikijuluw berjanji dalam waktu dekat Komisi II akan menjadwalkan agenda pemanggilan Dinas Pendiidkan dan pihak-pihak terkait lainnya,” janji Nikijuluw.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah guru Sekolah Menengah Umum (SMP) di Kota Ambon mengeluh, dana sertifikasi mereka disunat. Tidak tanggung-tanggung, pemoto­ngan dilakukan pihak terkait ada yang berkisar Rp 1-2 juta

Para guru yang enggan namanya dikorankan itu mengaku, sudah me­nanyakan secara langsung ke seko­lah dimana mereka mengabdi, tapi bendahara sekolah mengaku tidak mengetahuinya, karena dana terse­but ditransfer langsung dari peme­rintah daerah ke masing-masing rekening guru tersebut.

Para guru ini juga mengatakan, kalau seluruh administrasi sudah diker­jakan secara benar sesuai permin­taan pusat. Dan setiap kali pembaya­ran tunjangan sertifikasi tidak pernah ada pemotongan. Baru kali ini saja me­reka merasakan ada pemotongan yang cukup besar ketika dana tersebut ma­suk ke rekening masing-masing guru.

“Kami ini tidak bisa berbuat ba­nyak. Hanya bisa mengeluh saja. Keja­dian ini bukan baru pertama kali. Tun­jangan sertifikasi ini sering dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tapi kali ini cukup besar, karena pemoto­ngan ada yang sampai Rp 1 juta, ada juga Rp 2 juta. Administrasi sudah kita buat secara benar dan dikirim ke pusat. Tapi baru kali ini pemotongan cukup besar. Saya dan teman-teman guru yang lain sam­pai heran, kok bisa seperti ini. Memang ada selenti­ngan yang miring tentang dugaan pemotongan dana-dana sertifikasi, tapi kami bisanya apa. Hanya bisa elus dada,” ungkap salah satu guru SMP Urimessing kepada Siwalima di Ambon Senin (22/5).

Ia berharap, kedepannya tidak ada lagi pemotongan tunjangan sertifikasi guru, karena kalau itu dilakukan kepada seluruh guru SMP yang ada di Kota Ambon, maka tidak bisa dihitung berapa banyak anggaran yang dipotong oknum-oknum tidak bertanggungjawab itu.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Kota Ambon, Benny Kainama yang di­kon­­firmasi Senin (22/5) mengaku ti­dak ada pemotongan dana tunja­ngan sertifikasi guru oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, pembayaran tunja­ngan sertifikasi  guru sesuai dengan SK yang diterbitkan pemerintah pusat dan tidak ada pemotongan apapun. “Saya tegaskan tidak ada pemotongan apapun dari dinas atau pemerintah kota,” ujar  Kainama.

Dikatakan, pemerintah justru membantu para guru menyelesaikan administrasi yang tidak beres agar bisa mendapatkan dana tunjangan guru. “Kalau memang ada guru yang merasa ada yang tidak beres segera melapor ke dinas dengan bukti adanya pemotongan,” ujar Kainama.

Kainama mengaku, dari 1.700 guru yang berhak mendapatkan sertifikasi Pemkot Ambon sudah menyelesaikan pembayaran kepada 1600 lebih guru. “Yang tersisah hanya 113 orang guru baik SD maupun SMP yang memang administrasinya masih bermasalah,” bebernya.

Ditambahkan, semua administrasi untuk mendapatkan tunjangan dikirim sendiri oleh para guru ke pusat. “Mere­ka sudah ada data di pusat dan tinggal memasukan jumlah jam mengajar dan sebagainya barulah pemerintah men­cairkan anggaran. Jadi tidak benar kalau dinas secara sepihak melakukan pemotongan apalagi dengan jumlah yang cukup besar,” kilahnya.

Semua tunjangan sertifikasi beber Kainama, dibayarkan 1 kali gaji pokok bahkan bagi guru yang belum mendapatkansertifikasi juga dibayarkan. “Kebijakan pemerintah itu bukan saja guru yang ber­sertifikasi yang dibayarkan, tetapi yang belum sertifikasi pun kita bayar,” tegasnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>