Published On: Thu, Aug 31st, 2017

Taihuttu Ancam Panggil Paksa Betty Pattikayhatu

Share This
Tags

Meski bukan seorang penyidik, Jafri Taihuttu rupanya gerah juga dengan sikap Direktris PT. Lestari Pembangunan Jaya (LPJ), Betty Pattykaihatu. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Ambon yang juga anggota Komisi III ini mengancam akan memanggil paksa sang direktris jika surat pemanggilan yang ketiga tidak diindahkan yang bersangkutan.

“Kami akan melakukan mekanisme kita sesuai tata tertib (tatib) kita yakni melakukan pemanggilan paksa,” kata Jafri kepada Siwalimadi Baileo Rakyat Belakang Soya-Ambon, Rabu (30/8)

Ia mengaku, komisi sudah beberapa kali melayangkan surat untuk menghadiri rapat bersama dengan Pattikayhatu setelah komisi melakukan kunjungan ke Kementerian PUPR dan Bappenas, bersama-sama dengan pihak pem-kot, dengan maksud ingin mempe­lajari terkait dnegan pembangunan 1 juta rumah yang merupakan program Presiden Jokowi.

“Kami sudah melayangkan surat tiga kali, namun setelah melayangkan surat kepada Direktris LPJ lantas, ada SMS dari pihak Ibu Betty kepada komisi III, bahwasanya Direktris PT LPJ tidak akan menghadiri rapat dengan komisi III DPRD Kota Ambon, karena tidak ada kaitannya dengan DPRD, dan katanya sudah melaporkan ke Mabes Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” ujar Taihuttu

Taihuttu katakan, DPRD sudah melakukan rapat secara internal khususnya Komisi III, dan sikapnya telah disampaikan ke pimpinan DPRD, dan Sekwan secara administratfi dan mungkin dalam waktu dekat komisi akan koordinasi ke Polres Pulau Ambon dan PP Lease untuk melakukan pemanggilan paksa.

“Karena mekanisme di tatib kita, ketika kita mengundang rapat selama tiga kali yang bersangkutan tidak mengambil langkah kooperatif utuk melangsungkan rapat, maka kami akan melangsungkan kebijakan sesuai mekanisme tata tertib DPRD. Ini pertanda kami tidak main-main dengan program sejuta rumah itu. Kita pengen agar masalah ini bersih di masyarakat. Kami ingin masalah ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku,” kata Taihuttu

Ia mengaku, sempat kaget dengan pernyataan Direktirs PT LPJ, dimana DPRD Kota Ambon tidak ada kaitannya dnegan proses pembangunan 1 juta rumah yang akan dibangun di Kota Ambon, dan akan melaporkan ke MKD atau pun Mabes Polri.

“DPRD Kota tidak merupakan bawahan dari DPRD Provinsi dan DPR RI, kita beda dengan eksekutif, sehingga lantas ingin melapor ke MKD. Apalagi mau lapor ke Mabes Polri, sah-sah saja melapor, namun aparat penegak hukum pasti tahu hukum, mereka pasti tahu DPRD mempunyai hak interpelasi,” kata Taihuttu

Taihuttu mengatakan, DPRD tidak memiliki pandangan negatif terhadap Direktris PT LPJ, namun hanya ingin mengkonfrontir terkait dengan pernyataan Direktris PT LPJ yang mengatakan DPRD Kota Ambon tidak mempunyai kaitannya Dengan pembangunan 1 juta rumah.

“Membangun di kota ini kan, butuh IMB, ijin lokasi, ijin prinsip dan itu semua merupakan kewenangan Kota Ambon dan kita DPRD adalah mitra,” kata Taihuttu

Untuk itu Taihuttu meminta kepada Direktiris PT LPJ agar bisa menghadiri rapat kedepan, agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. “Kami ingin mencari solusi yang terbaik dari program ini, yang penting berjalan sesuai dengan aturan. Kami tidak berfikir negatif buat Ibu Betty, kami dukung program tersebut, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas Taihuttu. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>