Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana diluar beban APBD, giliran jajaran Korps Adhyaksa ini membidik Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Yacobis F. Puttileihalat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku masih belum mau mengungkap rencana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengambil alih kasus Uang Untuk Dipertanggungjawabkan yang kini ditangani Kejari Ambon. Dia bahkan menampik adanya intervensi lembaga anti korupsi dalam penanganan kasus besar itu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Maluku, M Saleh Thio harus juga diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dalam kasus dugaan korupsi dana bahan bangunan rumah (BBR) dan uang pemulangan pengungsi tahun 2009.

Ketua panitia lelang Wingson Lalu dan anggota panitia lelang Yakomina Patty divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon dengan pidana penjara selama satu tahun, dalam kasus korupsi proyek bantuan keserasian di Dinas Sosial (Dinsos) Maluku tahun 2006 senilai Rp 35,5 miliar.

Saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, sementara mengusut kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang mencapai miliaran rupiah.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (10/3) resmi menetapkan Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko sebagai tersangka. Tengko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi keuangan Kabupaten Kepulauan Aru diluar beban APBD tahun 2005, 2006 dan 2007, dengan nilai kerugian mencapai Rp 30 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengancam akan menjemput paksa tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan enam buah kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikananan Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2002 senilai Rp 2,7 miliar.