DPRD Kota mendukung Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku membongkar bobrok di Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang selama ini tak tersentuh hukum. Data yang telah diterima aparat kejaksaan, oknum-oknum di Dinas Pendidikan Kota Ambon selama ini memperkaya diri dengan mengkorupsi bantuan dana bagi siswa miskin Sekolah Dasar (SD) hingga SMA di Kota Ambon, senilai Rp 2,5 miliar, yang bersumber dari APBD II tahun 2008-2009.

Ambon, AE.- Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu diminta tak hanya menggantikan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) yang memasuki masa pensiun. Kadis yang sering bermasalah, mestinya ikut dicopot atau diganti seperti Kadis Pekerjaan Umum (PU) Maluku, Anthonius Sihaloho.

Rencana pergantian sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku diapresiasi positif sejumlah anggota DPRD Maluku. Namun mereka berharap perombakan dilakukan secara menyeluruh. Ini karena berdasarkan hasil evaluasi dewan kinerja hampir seluruh Kadis tak maksimal.

Komisi D DPRD Maluku akan memanggil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Maluku guna dimintai penjelasan terkait pelaksanaan event internasional Sail Banda 2010.

Mewabahnya penyakit rabies di daerah Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang telah menelan beberapa korban jiwa meninggal, mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Maluku dimana meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku dan Dinkes Kabupaten MTB bisa berkoordinasi dan mengambil langkah penanganan yang maksimal untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lagi.

Gagalnya interpelasi atau hak bertanya anggota DPRD Kota Ambon kepada Wali kota Markus Jacob Papilaja, mulai terkuak. Informasi yang berhembus, mandeknya interpelasi ditengah jalan karena terjadi deal-deal politik soal posisi Sekretaris Kota (Sekot) Ambon pengganti HJ Huliselan.

Siapa menabur angin, dia bakal menuai badai, itulah yang mulai terlihat pasca gagalnya interpelasi dilakukan DPRD Kota Ambon atas Wali Kota Ambon Marcus Jacob Papilaja.