Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku diminta segera memeriksa panitia pengadaan tanah atau tim sembilan Pemerintah Kota (pemkot) Ambon terkait kasus dugaan korupsi proyek pembelian tanah untuk pembangunan gardu PLN di Kota Ambon.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cabang Piru diminta menahan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Darmin Pattisahusiwa dan kontraktor Dominggus Ayal.

Dugaan korupsi APBD Maluku Tenggara dengan kerugian negara sebesar Rp 5,8 miliar lebih yang telah selesai dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.Dari operasi intelejen yang yang dikerahkan pihak kejaksaan, diperoleh katagori dana yang bermasalah itu diantaranya dana pelantikan Bupat dan Wakil Bupati Malra periode 2008-2013

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Tri Joko Susanto masih menunggu laporan dari tim penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 senilai Rp 5,8 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dinilai tak serius menuntaskan kasus dugaan korupsi uang lauk pauk (ULP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2007 di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) senilai Rp 15,84 miliar.

Dipastikan pekan ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggelar ekspos kasus dugaan korupsi dalam pembelian tanah di sejumlah titik di Kota Ambon oleh PT PLN Pilktring Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapap) tahun 2009 untuk pembangunan gardu.

Proyek pengembangan hortikultura yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2008 Dinas Pertanian Maluku Tengah (Malteng) untuk Kecamatan Leihitu, Salahutu, TNS, Amahai, Tehoru dan Saparua mulai menunjukan titik terang.