Hingga saat ini Provinsi Maluku masih mengalami kekurangan tenaga dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan dokter spesialis. "Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masayarakat di Maluku yang tersebar pada 11 kabupaten/kota

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk membangun Jembatan Merah Putih (JMP). "Direncanakan dalam tahun 2010 ini akan dilakukan pembangunan JMP sebab pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 miliar," jelas Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff kepada wartawan di kediamannya, Senin (8/3).

Setelah diancam akan dipanggil paksa, Sekda Maluku Ros Far Far langsung melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Surat yang disampaikan Senin (8/3) itu, isinya memberitahukan kepada Kejari Ambon bahwa Asisten III Sekda Maluku Rafia Ambon sementara menjalankan tugas dinasnya di Jakarta.

Gubernur Maluku KA Ralahalu harus mencopot pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak menyukseskan pelaksanaan event "Sail Banda". "Sangat tidak rasional jika pimpinan SKPD hanya duduk manis dan tidak mau tahu menyangkut persiapan pelaksanaan "Sail Banda"

Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dinilai tidak pandai untuk melihat peluang dalam mengatasi krisis listrik di Provinsi Maluku. "Pemprov hanya bisa pasrah melihat krisis tersebut dan terkesan tutup mata padahal ada cara untuk mengatasi krisis listrik tersebut dengan menggunakan berbagai peralatan ada di Departemen Pekerjaan Umum (PU)

Kepala Dinas PU Maluku Antonius Sihaloho mengaku, tidak tahu menahu menyangkut proses tender sejumlah proyek APBN tahun 2010 di Sub Bidang Cipta Karya yang sarat Kolusi, Nepotisme dan Korupsi (KKN).

Pertemuan tripatri Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, KPU Maluku Tenggara Barat (MTB), dan KPU Maluku untuk membahas alokasi kursi DPRD MTB yang berlangsung Senin (15/2), tidak ditemukan kata sepakat. Ini karena masing-masing institusi itu tetap mempertahankan argumentasinya.