Belum tuntas penyelidikan dugaan korupsi pembayaran ganda terhadap sejumlah proyek/kegiatan di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, indikasi korupsi kembali mencuat di Bumi Larvul Ngabal tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengancam akan menduduki Kantor Gubenur Maluku jika tidak ada perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Situasi dan kondisi keamanan di perbatasan Kabupaten Malku Seram Bagian Barat (SBB) dengan Maluku Tengah (Malteng) saat ini kondusif. "Situasi terakhir di perbatasan kedua kabupaten saat ini mulai berangsur-angsur kembali kondusif," ungkap Kapolda Maluku Brigjen Polisi Totoy Herawan Indra kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Senin (8/3).

Setelah hampir 10 tahun menjabat Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Ny Hesina Johana Huliselan selalu satu visi dengan Walikota Drs M.J Papilaja dalam membangun Kota Ambon, namun jelang diakhir masa jabatannya sebagai Sekot Huliselan mulai tak menggubris walikota.

Wacana yang digelontorkan salah satu antek PT Karya Jaya Berdikari, Nicko NGeljaratan agar semua pihak bisa duduk dalam suatu forum dialog untuk membahas HPH Yamdena mendapat

Sebelum pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya, total penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 120 ribu lebih. Kini, dengan kekuatan 35 ribu penduduk, Maluku Barat Daya telah terbentuk sebagai daerah otonom dan lepas dari kabupaten induknya, MTB, sejak 16 September 2008 silam.

Setelah dituding mengetahui sisa dana anggaran Pilkada SBB sebesar Rp 2 miliar lebih dari Rp. 4,75 miliar yang dialokasikan, mantan Sekda SBB, Jhon Mual akhirnya angkat bicara.