Published On: Fri, Jun 2nd, 2017

Terdakwa Korupsi Bandara Arara Kembalikan Uang Rp 43 Juta

Share This
Tags

Endang Saptawaty, terdakwa korupsi Bandara Arara yang berperan sebagai pembuat laporan survei bandara yang berkedudukan  di Kecamatan Wahai, Kabupaten Malteng mengembalikan uang sebesar Rp 43.300.000 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (31/5).

Majelis hakim yang diketuai Jem­my Wally, didampingi hakim ang­gota Samsidar Nawawi dan Herry Liliantono langsung menerima pe­ngembalian uang atas kerugian ne­gara yang telah dinikmatinya itu.

Uang tersebut kemudian dipegang oleh jaksa Cabjari Malteng di Wahai, Azer Orno untuk keperluan penye­toran ke kas negara. Sebelumnya, kerugian negara dalam kasus ini juga sudah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa lain, Benjamin Gas­persz.

“Seluruh kerugian negara dalam perkara ini juga sebelumnya sudah dikembalikan oleh  Benjamin Gas­persz sehingga uang ini dipegang saja oleh jaksa,” tandas hakim ketua Jemmy Wally.

Usai penyerahan uang tersebut, majelis hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan saksi dan sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan Endang Sapta­waty, sebagai saksi untuk terdakwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Benjamin Gaspersz, Kabid Pehubungan Udara Jhon Rante selaku PPTK dan Direktur PT Seal Indonesia, Widodo Budi San­toso alias Santo.

Untuk diketahui, JPU Ajid Latu­consina yang didampingi jaksa Azer Orno dalam dakwaannya mengung­kapkan, pada tahun anggaran 2015, Dishub Maluku mendapatkan dana sebesar Rp 810 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja jasa konsultasi peren­canaan untuk studi pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah.

Terdakwa Gaspersz diangkat se­bagai KPA sekaligus sebagai PPK. Kemudian Gaspersz mengangkat Rante sebagai PPTK.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2015 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak dengan PT BennatinSurya Cipta selaku penye­dia jasa. Namun yang menanda­tangani kontrak bukanlah Pensong Benny selaku Direktur PT Bennatin Surya Cipta, melainkan terdakwa Widodo Budi Santoso selaku Di­rektur PT Seal Indonesia, dengan cara memalsukan tanda tangan Pen­song Benny seolah-olah kontrak ter­sebut dibuat oleh Pensong Benny.

Terdakwa Santo memang berniat untuk menggunakan PT Bennatin Surya Cipta, karena PT Seal Indonesia tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga terdakwa Santo meminjam  PT Bennatin Surya Cipta dengan kesepakatan fee 6 persen akan diberikan kepada PT Bennatin Surya Cipta.

Sementara terdakwa Endang ada­lah ahli teknik sipil dari PT Wiratman yang mengerjakan studi pembangu­nan Bandara Banda Baru tahun 2014. Ia yang memberikan informasi tentang lelang pekerjaan studi pem­bangunan Bandara Arara kepada terdakwa Santo.

JPU menjelaskan, dalam delapan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan empat tahap laporan survei seharus­nya dikerjakan oleh 11 orang ahli dari PT Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum dalam kontrak. Namun 11 orang ahli itu tak pernah terlibat dalam pekerjaan studi pem­bangunan Bandara Arara.

Nama-namanya diajukan oleh terdakwa Santo hanya sebagai for­malitas untuk memenuhi persyara­tan lelang.

Terdakwa Gaspersz dan Rante mengetahui bahwa selama masa kontrak PT Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa hanya satu kali melakukan survei yaitu survei pen­dahuluan. Oleh karena, Santo ber­tujuan untuk mendapatkan pemba­ya­ran maka dirinya meminta bantuan Endang membuat empat tahap la­poran hasil survei, padahal Endang bukan ahli yang namanya tercantum didalam kontrak dan tidak ada kuasa atau sub kuasa dari PT Bennatin Surya Cipta kepada Endang untuk membuat laporan tersebut.

Tanggal 16 Desember 2015, PT Bennatin Surya Cipta menerima se­luruh pembayaran pekerjaan sebe­sar Rp 670.080.000. Padahal output yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dishub Maluku, karena laporan hasil survei yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survei.

Akibat perbuatan keempat terdak­wa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 670.080.000 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Ma­luku. Kerugian negara tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa Gaspersz dengan cara disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi Maluku pada Bank Maluku 19 Desember 2016. 

Perbuatan keempat terdakwa di­atur dan diancam pidana dalam pa­sal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi seba­gaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan pri­mer) serta dakwaan subsider diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko­rupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

- BALAGU.COM