Published On: Mon, Oct 24th, 2016

Terlibat Pungli PNS Langsung Dipecat

Share This
Tags

3a78bbe56e888ab4ab0630cb72b42f17_xlIni peringatan tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pengawai Negeri Sipil (PNS), mereka akan langsung dipecat, bila tertangkap tangan melakukan praktik Pe­ngutan Liar (Pungli). Penegasan ini di­sam­paikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Ku­molo, usai memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura, Sabtu.

“Kalau PNS tertangkap tangan lakukan Pungli, dia langsung dipecat,” tegas Tjahjo. Menu­rutnya, Pungli berdampak pada ter­ham­batnya pembangunan di Indonesia. “Se­cara umum, pungli itu mengahambat pem­ba­ngunan,” tegasnya.  Sebagai bentuk kese­riusan dalam memberantas Pungli, Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Meski belum genap sepekan dibentuk, Satgas Saber Pungli su­dah banyak menerima laporan dan akan segera ditindaklanjuti. “Sudah banyak laporan masuk lewat pusat pelaporan dan itu akan diproses,” imbuh Tjahjo.

Masih terkait perang terhadap Pungli, Satgas Saber Pungli yang baru dibentuk di Jakarta pada 21 Oktober 2016, melibatkan beberapa perangkat dalam organisasinya.

Inspektur Jenderal Kemendagri sebagai wakil ketua I, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai wakil ketua II, dan Staf Ahli di ling­kungan Kemenkopolhukam se­­ba­gai sekretaris. Anggota sat­gas saber pungli terdiri dari ang­gota Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kementerian Hukum, dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Tran­saksi Keuangan (PPATK), Ombuds­man RI, serta Polisi Militer TNI.

Satgas ini, kata Menteri Koordi­nator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, tidak memasukkan pejabat se­perti menteri atau pimpinan lem­baga karena mereka sudah terlalu sibuk dan memiliki tugas berat. Selama ini banyak organisasi menurut Wiranto tidak efektif ka­rena pengelolanya sudah sibuk se­hari-hari. Sementara orang-orang yamg ditempatkan dalam satgas ini, di­minta penuh waktu mengurusi pungli. “Kita tidak main-main, pre­siden sudah katakan, hati-hati. Kalau ketahuan, tangkap, pecat!” kata Wiranto.

Secara lebih rinci, unit-unit sat­gas pungli ini akan dibentuk di kementerian dan lembaga. Petu­gas yang mengawasinya, peja­bat fungsional yang selama ini ber­kecimpung dalam hal penga­wa­san. Jika para pengawas ini masih saja lemah atau malas, satgas akan memeriksa kinerja mereka dari laporan masyarakat.

“Intinya kita coba kepung pung­li ini dari segala arah sehingga de­ngan kegiatan ini, diharapkan de­ngan waktu yang sangat singkat, pungli tidak muncul lagi. Kalau bisa kita bersihkan bahkan dari perbendaharaan bahasa Indonesia,” kata Wiranto.

Wiranto mendorong pula masya­rakat tidak ragu melapor sekalipun pungli sudah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut dia, pungli modus operandi yang dilakukan berulang. Se­hingga sekalipun sudah lama ter­jadi menurut dia, harus tetap dilaporkan.

“Tapi jangan kejadian yang 10 tahun lalu ya sudah beda. Laporkan saja, nanti ada tim penilai di sana. Staf menilai laporan palsu atau nggak, fitnah atau nggak. Paling ti­dak, bagi satgas ada petunjuk bah­wa di tempat itu terjadi pungli dan kita akan investigasi di sana,” katanya..

Jaksa Agung H.M. Prasetyo menjelaskan, kasus pungli memang tidak dapat digeneralisasi. Kasus yang ada nantinya akan bergantung pada derajat masalahnya. “Bisa juga kita katakan pungli tindak pidana korupsi dan ada pasal 12e UU 31/99 tentang tipikor dengan anca­man pidana minimal 4 tahun,” katanya.

Mengingat dampak pungli yang luas, Prasetyo mengatakan akibat pungli juga akan dilihat karena berkaitan dengan tata cara penanganannya. Dia mengatakan, kalau pungli masuk pidana umum, polisilah yang akan menangani. Namun, kalau pungli masuk kate­gori korupsi, jaksa dan polisi akan melakukan penyidikan.

“Kita harap masyarakat du­kung dan partispasi aktif dalam mem­berantas pungli. Sangat luar biasa akibatnya walau uang kecil. Orang mau inveatasi jadi pikir ulang,” kata Prasetyo.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan perpres 87/2016 yang baru ditandatangani Presi­den RI Joko Widodo 21 Oktober 2016, sudah diundangkan. Ketika presiden menandatangani perpres ini, kata Pramono, Jokowi memberikan pesan yang sangat kuat.

“Pesannya, saber pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar tetapi juga ke dalam karena unsur yang terlibat di dalamnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Ke­men­dagri, maka tentunya juga harus berani untuk membersihkan ke dalam,” kata Pramono. Dia me­nga­takan, pesan itu disampaikan Joko­wi karena masyarakat meneng­garai pungli juga ada dalam lembaga pemerintahan.

Kapolri Tito Karnavian me­nga­takan Polri tidak hanya mem­berantas pungli di luar tetapi juga akan “bersih-bersih” dalam insti­tusi sendiri. Perekrutan tim Saber Pung­li dari kepolisian, kata Tito akan dicari yang profesional dan Polri juga membuat sistem lapis internal.

“Di luar kita sapu, di dalam kita bersihkan juga. Kita sama-sama bersihkan internal juga. Sekarang ini kan sudah ada 235 anggota polri yang diproses. Jadi ini akan mengakibatkan efek domino bagi yang lain juga,” tegasnya. (KATIM)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>