Published On: Mon, Nov 23rd, 2015

TNI-Polri Akan Tertibkan Tambang Ilegal di SBB

Share This
Tags

hasil-tambangTNI-Polri bersama Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan melakukan penertiban di lokasi penambangan ilegal, hal ini menindaklanjuti perintah Presiden dan surat Gubernur Maluku No 4 tanggal 13 Desember 2014 terkait penutupan tambang ilegal di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

“Kita secara komprehensip secara menyeluruh dengan instansi terkait, akan melaksanakan perintah Presiden pada rapat Gubernur, Bupati dan Walikota se- Indonesia pada awal oktober tahun kemarin tentang penertiban tambang ilegal yang di indonesia dan menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Maluku No 4 tanggal 13 Desember Tahun 2014 terkait dengan penutupan lokasi tambang ilegal,” kata kata Kabag OPS Polres SBB, Kompol Edhy Tethool di Piru, Senin (23/11).

Dikatakannya, Pemerintah daerah dan TNI/Polri sudah beberapa kali melakukan langkah-langkah penertiban dan selalu didahului dengan tindakan preventif, dalam bentuk sosialisasi dan himbauan dan teguran.

Dijelaskannya, belajar dari tambang ilegal yang ada di Indonesia, dampak buruknya terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri sangat tinggi dan juga terutama pada kamtibnas.

“Kita melihat banyak sekali tindak pidana kemanusiaan, perjudian sangat marak di lokasi tambang ilegal dan sulit untuk terkontrol,” bebernya.

Berkaca dari berbagai pengalaman yang terjadi di Indonesia, maka perlu dilakukan penertiban dan tujuan menertibkan bukan berarti membatasi ruang gerak dari masyarakat tetapi menata, agar masyarakat bisa memahami dan bisa melakukan pekerjaan berkaitan dengan tambang yang memiliki spesifikasi dan teknologi yang tinggi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk terhadap dirinya sendiri, masyarakat bahkan terhadap lingkungan hidup dan juga dapat menghasilkan dampak Positif kepada masyarakat, pemerintah daerah dan Negara.

Menurutnya, di daerah tambang banyak menimbulkan benturan-benturan nilai. “Orang luar yang datang, bahkan sampai bisa melebihi penduduk lokal sendiri dan ini tentunya akan mengakibatkan suatu benturan nilai adat istiadat, tata krama yang ada di masyarakat lokal akan tergerus, disamping itu, bisa terjadi tindak pidana pembunuhan akibat saling merebutkan lahan dan sebagainnya,” katanya.

Terkait dengan penambangan Ilegal tethol mengatakan, Undang-undang tahun 2009 tentang minerba telah dijelaskan ancaman pidana bagi pelaku pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa ijin, baik pidana penjara 15 Tahun maupun denda 1 Miliar. \

Untuk itu diharapkan ada kesadaran masyarakat, sebab pada prinsipnya para pemilik modal memanfaatkan tingkat SDM dari masyarakat lokal yang sangat rendah.

“Masyarakat diberikan modal untuk bekerja dengan harapan keuntungannya akan dikecap oleh pemilik modal, maka pelaku-pelaku seperti ini yang melakukan penambangan ilegal dan ini akan kita sidik,” jelasnya.

Dikatakannya, Polres SBB sementara melakukan penyelidikan dan telah menahan sejumlah bahan galian tambang yang mengandung Sinabar dan diakuinya hal ini telah diserahkan kepada kejaksaan yang dalam waktu dekat akan disidang di pengadilan.

“Ada sinabar yang sementara ditahan dan diproses penyidikan dan hal ini sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam waktu dekat berkas dinyatakan lengkap dan pelakunya akan kita serahkan ke kejaksaan untuk menjalani persidangan di pengadilan,” katanya.(tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>