Published On: Fri, Mar 20th, 2015

Tomagola Minta KPK dan Kejagung Tangani Kasus Korupsi di Malteng

Share This
Tags

180px-KPK_Logo.svgPenanganan berbagai kasus korupsi di Kabupaten Maluku Tengah belum banyak membuahkan hasil yang signifikan dan bahkan sangat mengecewakan masyarakat. Misalnya saja pada penanganan indikasi korupsi dana Alkes senilai 6,5 M di RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari dana APBN milik Kementerian Kesehatan RI pada tahun anggaran 2013 lalu yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Masohi.

Kasus korupsi dana Alkes 6,5 M tersebut saat di tangani oleh Kejaksaan Negeri Masohi dan telah menetapkan 2 orang tersangka masing-masing dr. Abd. Mutalib Latuamury selaku PPK dan Nirwati, SKM yang pada saat itu sebagai Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi.

Kendati demikian saat kedua tersangka ini di tetapkan oleh Kejari Masohi, maka akan di pastikan kalau ada tersangka lain yang akan ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dan barang bukti yang kuat dalam penyelidikan selanjutnya (sesuai hasil konfirmasi media dengan Kasi Pidsus), namun selang beberapa waktu kemudian sebelum Kejari Masohi menetapkan tersangka baru, kasus korupsi tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Seiring berjalannya persidangan, ternyata pengadilan Tipikor Ambon tidak menahan para tersangka yang sudah ditetapkan yaitu Latuamury maupun Nirwati, namun mereka dibebaskan dan bahkan Latuamury telah melaksanakan tugas pokoknya sebagai PNS dilingkup RSUD Masohi.

Menyikapi permasalahan kasus Korupsi tersebut, Jailani Tomagola anggota DPRD Malteng asal Fraksin Gerindra yang juga merupakan anggota Komisi D mengecam kalau kinerja pihak penegak hukum baik Kejaksaan Negeri Masohi maupun Pengadilan Tipikor Ambon tidak maksimal dan bahkan seakan menutup mata agar kasus korupsi yang telah merugikan negara miliaran rupiah ini nanti bisa tutup buku alias hilang dari jerat hukum yang ada di negara ini.

Kepada Tribun-Maluku.com di Masohi pekan kemarin, Tomagola mengatakan, kasus korupsi yang sudah di depan mata ini terkesan tinggal di tempat dan bahkan bisa di SP3 kan, padahal Kejari Masohi sudah menetapkan 2 orang tersangka dan sudah di giring ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Dikatakan, 2 orang yang telah di tetapkan sebagai tersangka itu belum maksimal dan bahkan mungkin saja mereka ini sebagai korban dari pihak lain, sementara Direktur RSUD Masohi dr. Ursulan Surjastuti sebagai (KPA) dan Dirk Thenu sebagai Direktur Utama PT. Romantika Bahari seharusnya dijadikan tersangka pula.

Tomagola menilai, ada unsur permainan dalam kasus korupsi dana Alkes tahun anggaran 2013 yang bersumber dari dana APBN Kementerian RI, sehingga dirinya meminta agar KPK maupun Kejaksaan Agung RI segera melakukan intervensi dan bahkan mengambil langkah tegas untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum kasus korupsi tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat di daerah ini yang enggan namanya dipublikkan menilai, kalau kedua tersangka yang di tetapkan sebagai tersangka kasus Alkes merupakan imbas untuk menutupi kebusukan pihak-pihak tertentu agar mereka tidak tersentu proses hukum dana Alkes yang telah merugikan negara dan masyarakat miliaran rupiah tersebut.(Tribunmaluku)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>