Published On: Wed, Jan 31st, 2018

“Trik” Korupsi Puttileihalat Terungkap di Pengadilan

Share This
Tags

Persidangan perkara tipikor dana publikasi Pemda kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terungkap dua terdakwa yang dihadirkan tak mampu melawan perintah Bupati Jacobus “Bob” Puttileihalat.

Sementara Sekda Mansyur Tuharea sudah berupaya agar tidak terjadi penyimpangan keuangan. Tapi dua bendahara pengeluaran yang jadi terdakwa di perkara ini, yaitu Petrus Eropley dan Rio Kormelin  tetap mbalelo.

Keduanya lebih menuruti kemauan Bob Puttileihalat ketimbang larangan Tuharea yang menjadi atasan mereka sendiri. “Intervensi Bupati terlalu tinggi yang mulia,” ujar Mansyur Tuharea kepada Hakim Ketua AR Didi Ismiatun yang didampingi Hakim Anggota Cristina Tetelepta dan Heri Leliantono, Selasa kemarin

Di persidangan pada Pengadilan Tipikor Ambon itu, dua saksi dihadirkan JPU Gino Talakua. Yaitu, Sekda Kabupaten SBB Mansyur Tuharea dan Asisten I Charles Paulus Pical. Tapi saksi terakhir ditunda oleh majelis hakim pekan depan untuk dimintai keterangannya.

Datang dengan mengenakan seragam ASN, Saksi Mansyur Tuharea menjelaskan, ‘dana publikasi’ itu sebetulnya diambil dari sisa anggaran tahun berjalan dari pos belanja rutin. Seperti untuk biaya-biaya ATK, perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten SBB. Juga biaya makan minum dan lainnya.

Namun dana operasional rutin Setda Kabupaten SBB tahun 2013 ini, seharusnya menjadi sisa anggaran untuk selanjutnya dikembalikan ke kas daerah. Tapi datang Petrus Eropley dan Rio Kormelin. Di masa tugas mereka masing-masing, Bupati Bob Puttileihalat diduga memanfaatkan mereka.

Kepada kedua terdakwa, Bob janji akan menghubungi Sekda untuk meminta persetujuan duit itu dipakai. Tapi ternyata hingga dana sisa anggaran tersebut diberikan ke orang nomor satu daerah itu, Sekda tidak pernah dihubungi.

Alhasil sisa penggunaan biaya rutin ini tidak dikembalikan ke kas daerah, baik oleh Petrus Eropley maupun Rio Kormelin. Dana malah nyangkut di kantong pribadi orang-orang dekat Bupati Bob Puttileihalat ketika itu.

Sisa anggaran senilai Rp 473 juta lebih mengucur liar dari tangan Bob Puttileihalat ke kantong orang-orang dimaksud. “Uangnya tidak sesuai peruntukkan. Diberikan kepada beberapa pejabat. Thomas Wattimena Kadis lingkungan hidup Rp 50 juta, Alfin Rp 37.500, Ampi Niak Rp 50 juta, Raja Kaibobu Rp 10 juta, Camat Huamual Rp  7,5 juta, pegawai Satpol PP, nama saya lupa, marganya Hatumena Rp 10 juta dan beberapa yang lain. Ratna Latuputty ada juga. Sementara untuk Esau Maketeke, itu wakil bupati yang perintahkan untuk tenaga kontrak demo ke Jakarta. Semua itu tidak sesuai peruntukkannya,” beber Mansyur Tuharea.

Di persidangan kemarin, Mansyur Tuharea mengaku, meski Petrus dan Rio merupakan bawahan Sekda, kedua terdakwa jarang berkoordinasi. Kalau pun pernah melakukan koordinasi terkait dana yang diminta oleh Bob Puttileihalat, kedua bendahara selalu mengaku kepada dirinya selaku Sekda, bahwa penggunaan dana oleh Bupati itu sudah sesuai peruntukkan.

Tapi nyatanya, ketika muncul hasil audit BPKP tahun 2014, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 473 juta lebih. “Saya sudah minta kembalikan uang-uang itu. Sudah dikembalikan Rp 300 juta,” ungkap Mansyur.

Mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua AR Didi Ismiatun mengejar saksi dengan pertanyaan untuk menggali peran Mansyur di perkara itu. Didi bertanya, sejak  kapan saksi mengetahui Bupati Bob Puttileihalat menggunakan cara-cara yang seenaknya meminta uang dari bendahara pengeluaran.

Mansyur menjawab, hal itu telah berlangsung cukup lama. Ketika, ditanya kenapa tidak dicegah dengan tindakan yang nyata sesuai kewenangan saksi sebagai Sekda? semisal melapor ke Inspektorat daerah? Mansyur hanya mengaku memang hal seperti itu tidak pernah dia lakukan. Saksi hanya menjelaskan, kharisma Bob Puttileihalat begitu besar di kala memimpin daerah.

Hal itu juga diakui oleh kedua bendahara ketika mereka curhat dengan saksi. Sehingga Mansyur hanya minta agar kedua bendahara yang kini jadi terdakwa itu menolak atau lebih baik mundur dari jabatan selaku bendahara. Jika tidak ingin berhadapan dengan resiko hukum dan dipenjara.

Sebab menurut aturan selaku bendahara pengeluaran, tupoksi dan kewenangan mereka diatur oleh UU No.21/2014 Tentang Perbendaharaan Negara. Yang mana Pasal 1 ayat 6 dari UU ini menyatakan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran jika tidak sesuai peruntukkan.

Dengan pasal tersebut, itu berarti bendahara pengeluaran akan bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukan, jika pengeluaran tersebut tidak sesuai peruntukkan

“Bupati ambil uang iko suka yang mulia. Saya hanya bisa minta bendahara-bendahara ini mundur atau terima resiko aturan. Tapi mereka tidak mau, mereka tetap jalan ikut perintah bupati. Karena mereka memang ditunjuk langsung oleh Bupati,” akui Mansyur Tuharea.(Kabartimur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>