Published On: Wed, Feb 24th, 2016

Bebani Uang Negara, Pemekaran 13 Daerah Otonom Baru di Maluku Ditunda

Share This
Tags

satumaluku.com- Keinginan mewujudkan pemekaran 13 daerah otonom baru (DOB) di Maluku tertunda. Kondisi keuangan negara saat ini tidak mendukung untuk mewujudkan daerah-daerah otonom baru. Tidak hanya di Maluku, tapi di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo,dari hasil kajian pemerintah, 58 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) gagal meningkatkan Pendapatan Otonomi Daerah (PAD). Alhasil DOB tersebut mengandalkam keuangannya dari bantuan pemerintah pusat. “PAD tidak meningkat berarti pemerataan dan percepatan pembangunan tidak jalan, lebih-lebih peningkatan kesra. Padahal tujuan pemekaran untuk meningkatkan dan mempercepat kesra, mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Pemerintah sendiri sudah mulai kewalahan menanggung anggaran untuk DOB. Sementara pemerintah masih harus fokus mendorong pembangunan infrastruktur. Di lain pihak, pemerintah banyak menerima permohonan pemekaran. Tjahjo menyebut dari pemerintahan periode lalu, terdapat 87 usulan DOB yang belum diputuskan. Sementara dari pemerintahan saat ini, terdapat 199 usulan baru, baik provinsi maupun kabupaten-kota. Untuk mengabulkan pemekaran, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan kantor Polres, Kejaksaan, Pengadilan hingga pembangunan kantor pemerintah, dan penambahan Pegawai Negri Sipil (PNS). “Masukan semua pihak, kami akan mengevaluasi dulu, kami akan sampaikan ke DPR, bahwa ada pertimbangan-pertimbangan […]

Read More: Bebani Uang Negara, Pemekaran 13 Daerah Otonom Baru di Maluku Ditunda

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>