Published On: Sat, May 7th, 2016

Diprotes Rampas Tanah Adat untuk Program Transmigrasi, Pemkab Buru Membantah

Share This
Tags

satumaluku.com- Kecaman masyarakat Batlale, kecamatan Air Buaya, kabupaten Pulau Buru yang merasa terancam kehilangan tanah adat karena dirampas untuk kepentingan program transmigrasi, dibantah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru. Pemkab Buru mengklaim tidak ada program transmigrasi baru di kawasan tersebut. Yang dilakukan adalah pencetakan sawah baru bagi para transmigran. “Yang benar ada program pencetakan sawah baru bukan di desa Batlale tapi di desa tetangga , Awaelinan. Desa ini sebelumnya dikenal dengan sebutan transmigrasi Keramat dan telah diserahkan ke pemkab Buru tahun 2010 lalu. Kini telah menjadi desa difinitif,” ungkap Kepala Dinas Nakertrans Buru Ridwan Tukuboya SE, dalam rilis yang disampaikan Humas Pemkab Buru kepada satumaluku.com, Sabtu (7/5/2015). Diberitakan sebelumnya, masyarakat adat Negeri Batlale, kecamatan Air Buaya, kabupaten Pulau Buru merasa terancam kehilangan petuanan adat karena dirampas untuk kepentingan program transmigrasi. Pemkab Buru, malah memerintahkan Babinsa setempat untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti warga agar segera mengosongkan area petuanan mereka, dan jika tidak diindahkan akan dilakukan tindakan tegas. Karena itu, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Ambon menyesalkan tindakan penyerobotan tanah adat tersebut dan akan melakukan perlawanan bersama masyarakat adat Batlale karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 tentang hak-hak masyarakat adat. (baca: Demi Transmigrasi, Petuanan Adat Negeri Batlale di Pulau Buru Terancam) Menurut Tukuboya, tanah adat […]

Read More: Diprotes Rampas Tanah Adat untuk Program Transmigrasi, Pemkab Buru Membantah

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>