Published On: Wed, Mar 16th, 2016

Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan di Maluku Tengah

Share This
Tags

Oleh: Jamaludin Mahulette Ketua LSM PLANNING MALUKU Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengacu pada Pasal 18B UUD 1945 (setelah diamandemen) yang bertumpu pada landasan pemikiran tentang pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan payung (umbrella Provision) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Maluku berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakaterisitik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 […]

Read More: Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan di Maluku Tengah

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>