Published On: Sat, May 7th, 2016

Kontroversi Tanah Adat Batlale, Pemkab Buru akan Diproses Pidana dan Perdata

Share This
Tags

satumaluku.com- Yayasan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Ambon tetap akan memproses pidana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru ke Polda Maluku dan memproses perdata ke Pengadilan Negeri Ambon. Mereka tetap bersikukuh telah terjadi pelanggaran tindak pidana dan perdata yang dilakukan Pemkab Buru terhadap masyarakat adat Batlale, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru. Selain memproses hukum secara pidana dan perdata, Yayasan Posbakum juga akan melapor ke Pangdam XVI/Pattimuta, Ombudsman, serta Komisi Hak Asasi Manusia terkait nasib masyarakat Batlale. Menurut Sekretaris Yayasan Pos Bantuan Hukum Kota Ambon, Hendrik Lusikoy, yayasan telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap warga berupa penggusuran dan penyerobotan lahan maupun rumah warga. Karena pemasangan patok untuk lahan pertanian transmigran mencapai 260 hektare dan itu sudah masuk pemukiman warga. “Setelah kembali dari Desa Batlale, kami melakukan pertemuan dengan pemprov Maluku yang dihadiri Kadis Nakertrans Maluku serta Kepala Biro Hukum setda provinsi yang mewakili gubernur Said Assagaff,” ujarnya dilansir Antara. Namun pihak Nakertrans provinsi maupun Biro Hukum pemprov justru membantah tidak ada program pembukaan lahan pertanian bag transmigran di Desa Batlale yang mengorbankan warga adat, tetapi Yayasan Posbankum menunjukkan bukti foto dokumentasi di lapangan. Dokumentasi tersebut memperlihatkan tumbangnya pohon-pohon kelapa produktif maupun tanaman umur pendek lain milik warga […]

Read More: Kontroversi Tanah Adat Batlale, Pemkab Buru akan Diproses Pidana dan Perdata

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>