Published On: Tue, Apr 12th, 2016

Pejabat di Maluku Ini Disebut Menentukan Besaran Fee Proyek Jalan

Share This
Tags

satumaluku.com- Nama pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku Amran Hl Mustary mengemuka lagi di lanjutan sidang korupsi proyek Jalan Trans Seram di Maluku dengan terdakwa Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016). Jika dalam sidang sebelumnya nama Amran diungkap terdakwa Abdul Khoir sebagai salah satu penerima uang panas, kali ini nama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara itu disebut oleh Damayanti Wisnu Putranti, anggota DPR nonaktif yang juga terdakwa kasus suap proyek jalan di Maluku. Dia menyebut Amran sebagai pengatur nilai fee proyek.  Damayanti pada sidang tersebut dimintai keterangan sebagai saksi atas terdakwa Abdul Khoir. Kepada majelis hakim yang diketuai Mien Tresnawati, dia mengaku menerima uang pelicin dari Abdul Khoir. Nilai fee sebesar enam persen dari total Rp 41 miliar. Fee tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara. “(Saya terima) enam persennya 245,700 Dollar singapura, yang sudah diserahkan penyidik KPK,” kata Damayanti, menjawab pertanyaan hakim. Seharusnya, kata Damayanti, dia menerima uang sebesar 328 ribu dolar Singapura. Tapi nilainya berkurang karena harus membagi fee tersebut dengan dua rekannya, Desi dan Julia (Uwi) yang menjadi […]

Read More: Pejabat di Maluku Ini Disebut Menentukan Besaran Fee Proyek Jalan

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>