Published On: Thu, Dec 28th, 2017

Uji Kompetensi Guru – Maluku Peringkat Dua Terbawah

Share This
Tags

Sungguh miris kompetensi guru di Maluku. Buktinya, rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru tahun 2017 menempati pe­ringkat dua terbawah dari 34 provinsi di Indonesia.

Sesuai data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, Maluku berada di peringkat 33 dari 34 provinsi dengan nilai rata-rata 47,38. Sementara rata-rata nasional 56,69. Maluku hanya berada satu tingkat diatas Maluku Utara yang menempati posisi juru kunci dengan nilai 44,79. Papua justru berada di 31 dengan nilai 49,09 dan Papua Barat di urutan 30 dengan nilai 49,47. Peringkat pertama ditempati Yogyakarta yang meraih nilai rata-rata 67,02.

Menyikapi hal ini, Pengamat Pendidikan Suhfi Majid menga­takan selama enam tahun bela­kangan, Maluku menjadi juara bertahan peringkat 3 besar dari bawah nilai rata-rata UKG.

“Sudah enam tahun belakangan, UKG Maluku juara bertahan, bertahan pada 3 besar dari bawah. Malah sekarang membungkus peringkat 2 besar dari bawah,” kata Suhfi kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (27/12).

Menurutnya, hasil UKG dalam banyak debat disebut tidak 100 persen mewakili kualitas Guru di Maluku. Namun, belum ada instru­men baku untuk menakar secara empiris, kualitas Guru dengan angka-angka matematis yang dapat ditelisik satu-satu kecuali hasil UKG.

“Maka mencerna hasil UKG se­karang kita dapat membayangkan sosok guru kita dan outcome yang dihasilkan dari peserta didik dalam satu satuan pendidikan. Tentunya mengenaskan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, di tahun 2013 di­rinya yang kala itu menjadi Anggota DPRD Maluku pernah mengusulkan agar Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan dapat responsif terhadap hasil UKG.

“Sekira tahun 2013 saya mengusulkan agar Diknas Maluku responsive terhadap hasil UKG. Saya mengusulkan untuk alokasi anggaran Pra UKG dimasukan dalam struktur APBD 2014. Lalu dialokasi anggaran untuk itu. Menyiapkan guru di Maluku lebih awal sebelum ujian kompetensi dilakukan. Berjalan, tapi belum menjawab kebutuhan,” jelas Suhfi.

Bukan tanpa alasan, akan tetapi usulan Suhfi tersebut karena persoalan dasarnya adalah distri­busi kewenangan tatakelola guru dan pembenahan variabel kualitas pendidikan lainnya.

“Saya meminta agar Dikbud Maluku menyiapkan Road Map Pendidikan di Maluku. Instrumen penataan kompetensi Guru juga dimasukan sebagai point strategis untuk dibenahi. Anggaran road map pendidikan juga dimasukan dalam APBD Maluku. Road Map ini juga diharapkan untuk menjawab distribusi tanggung jawab kabu­paten/kota dalam pengelolaan dan penataan pendidikan pada 4 hal penting mulai daru peningkatan mutu pendidikan, perluasan akses pendidikan, rehabilitasi infra­struktur pendidikan dan tata ke­lola manajemen. Road map selesai namun action plannya mandek. Apalagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, distribusi kewenangan pengelolaan pendidikan menjadi jelas,” jelasnya.

Suhfi menegaskan, yang dibu­tuhkan saat ini hanyalah keseriu­san, mindset dan action plan yang terukur, karena jika tidak maka, guru di Maluku akan tetap menjadi juara bertahan peringkat 2 dari bawah.

“Nasib Kompetensi Guru lewat UKG, tidak akan berdaya dan ter­selesaikan jika model pengelo­laannya belum ditata secara baik, mulai di Provinsi maupun di kabu­paten/kota. Yang dibutuhkan adalah keseriusan, mindset dan action plan yang terukur. Jika tidak, kita akan tetap menjadi juara bertahan nomor 2 dari bawah,” tandas Suhfi.

Sementara itu, akademisi Fa­kultas Keguruan dan Ilmu Pendi­dikan Universitas Pattimura Tan­wey Gerson Ratumanan, mengata­kan penyebab utama Nilai UKG Guru Maluku selalu berada di peringkat terbawah ialah lemahnya sistem rekrutmen guru di Maluku.

Fakta membuktikan kurang lebih 30 persen guru di Maluku yang tidak sesuai dengan bidang keah­lian mereka. Buktinya, masih ada guru sarjana ekonomi mengajar matematika, padahal masih ada guru matematika output FKIP.

“Faktor pertama itu kelemahan sistem rekrutmen guru. Jadi ada guru yang direkrut tidak sesuai dengan bidang keahlian mereka. Faktanya ditemukan banyak yang mengajar matematika yang bukan sarjana FKIP Matematika. Masih cukup tinggi. Bahkan capai 30 persen guru tidak sesuai bidang keahlian akhirnya ketika di uji nilai kompetensinya rendah,” ungkapnya.

Hal kedua yang menjadi faktor nilai UKG Guru Maluku betah berada di posisi kedua paling bawah, jelas Guru Besar Ilmu Matematika itu terletak kualifikasi akademik guru yang seharusnya minimal strata satu, namun kenyataan masih banyak guru yang belum S1 kurang lebih 15 sampai 20 persen.

“Pemeritah pernah berupaya untuk guru-guru di Maluku bisa S1 tetapi tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Baginya faktor yang paling me­nonjol ialah sistem pengem­bangan profesionalisme guru tidak berkem­bang dengan baik, semestinya setiap tahun ada guru baik itu SD-SMA/SMK untuk bisa mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 9-10 jam pelajaran. Ternyata tidak berja­lan secara baik. Di Kabupaten/Kota lebih mengarah ks program-program pengadaan akses atau fasili­tas padahal pengembangan kom­petensi guru itu sangatlah penting.

“Kenyataan di Maluku ini 4-6 tahun sekali baru ada guru yang ikut pelatihan tersebut,” tegasnya.

Ia pun menegaskan komitmen profesionalisme guru belumlah tinggi. Semestinya setiap guru harus mampu mengembangkan diri secara mandiri, tanpa harus menunggu adanya instruksi dari instansi terkait.

Ratumanan menambahkan me­ka­nisme pembinaan di level sekolah terhadap guru-guru juga tidak maksimal. Padahal Dana Bos yang diberikan seharusnya dapat diber­dayagunakan untuk kepentingan pembinaan guru di sekolah.

Menyikapi hal dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan Maluku M Saleh Thio yang dikonfirmasi Siwalima, Rabu (27/12) mengaku baru akan mem­berikan penjelasan terkait hasil hasil UKG yang rendah hari ini Kamis (28/12). “Nanti besok baru saya berikan penjelasan soal hal itu,” ujarnya. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>