Published On: Thu, Nov 6th, 2014

Walikota Ambon Lantik Latupati Kota Ambon

Share This
Tags

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy melantik dan mengkukukan majelis latupati Kota Ambon tahun 2014-2017 Jhon Lodwyk Rehatta. Walikota menjelaskan sebagai bagaian integral dalam sistem pemerintahan di Daerah,yang sejalan dengan pemberlakuan regulasi dalam bidang pemerintahan antara lain,undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahu n 2014 tentang desa.

‘’Kata Wali Kota Ambon Richard Louhenpessy,saat memberikan sambutan di ruang rapat lantai II kantor Wali Kota Ambon,Rabu (5/10/2014), kemarin. “Kedudukan desa atau negeri di ambon atau negeri adat secara umum memegang peranan penting dalam dalam rangka mensejatrakaan masyarakat melalui program-program pembangunan berbasis masyarakat pada tingkat pedesaan secara nasional di indonesia.

Walkot mengatakan,’’keberadaan majelis latupati kota ambon sebagai perwujudan lembaga desa adat,merupakan lembaga yang menyelenggarakan funsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli negeri yang tumbuh berkembang atas prakarsa negeri.dalam pelaksaanan tugasnya membantu pemerin tah kota ambon sebagai mitra dalam memberdayakan,melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat negeri.

Penetapan desa negeri adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan kesatauan masyrakat hukum adat beserta hak tradionalnya secara nyata masih hidup ,baik yang yang bersifat teritorial ,genealogis,maupun yang bersifat fungsional memiliki wilayah tertentu ,pranata pemerintahan adat,harta kekayaan/benda adat perangkat norma hukum adat.

Walkot menambakan ,’’pemerintah kota ambon sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI) ,adalah merupakan perpanjangan tangan negara yang harus mengakomodir segala kepentingan yang termuat atau sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam pelaksanaan program pembangunan untuk mensejatrakaan masyarakat kota.

Walkot mengakui,’’pemerintah kota ambon juga mengakui adanya,hak ulatnya dan adat yang memiliki oleh masyarakt dan terselenggara melalui sistem pemerintahan desa dan negeri di kota ambon,hal terlihat dari jumlah tujuh desa dan negeri atau desa dat yang berjumlah 23 negeri.

Walkot mengharapkan ,searah atau tidak bertentangan atau terintegrasi dengan visi misi pembangunan pemerintah kota ambon,pemerintah provinsi dan pemerintah secara nasional ,hal ini di sebabkan karena hakikat dari tercapainya tujuan pembangunan. secara nasional adalah terwujudnya pembagunan di tingkat lokal dalam hal ini pembangunan di tingkat desa. (malukunews-Eda)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>