Published On: Wed, Feb 7th, 2018

Manipulasi Dukungan HEBAT Pidana Pilkada

Share This
Tags

Bawaslu harus respon dengan melakukan penelusuran yang komprehensif. Karena betapapun itu diproses polisi, tapi itu pidana pilkada. Konteksnya khan dukungan?

Status mentereng sebagai pengawas pemilu, kinerja Bawaslu Maluku masih datar. Tak sesuai eskpektasi atau harapan masyarakat. Bahkan setelah laporan kasus manipulasi dukungan paslon perseorangan dengan akronim HEBAT diproses Polisi, penyelenggara pemilu yang satu ini diam saja.

Padahal pengamat politik Margarito Kamis, menandaskan, jangankan pelanggaran yang nyata, untuk yang ‘aneh-aneh’ pun Bawaslu mesti tanggap. Penyelenggara pemilu ini harus proaktif menemukan sendiri indikasi pelanggaran pemilu, tanpa lebih dulu menunggu pengaduan dari masyarakat.

Apalagi aduan masyarakat tersebut telah ditangani institusi Kepolisian. Tapi Bawaslu patut mengejar laporan itu, sebagai temuan pelanggaran pilkada. “Bawaslu harus respon dengan melakukan penelusuran yang komprehensif. Karena betapapun itu diproses polisi, tapi itu pidana pilkada. Konteksnya khan dukungan? Dan itu bukan aduan pidana umum yang harus tunggu disampaikan dari masyarakat,” kata Margarito kepada Kabar Timur ditemui di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (6/2).

Pakar Ilmu Hukum Tata Negara ini juga menambahkan, banyak hal yang bisa menjadi pekerjaan Bawaslu. Selain mensosialisasikan aturan formal penyelenggaraan Pilkada, etika komisioner dari level atas hingga bawah juga menjadi konsern Bawaslu. Dengan melibatkan tim-tim sukses dan masyarakat.

“Ada aneh-aneh ya lapor saja. Asalkan tau yang aneh-aneh itu apa dan bukti konkritnya apa. Yang aneh-aneh itu, KPU duduk dan foto bareng dengan tim sukses. Atau KPU ada buat pernyataan membesarkan salah satu paslon. Termasuk yang juga aneh itu, tim sukses datang ke PPK minta ditambahkan atau dikurangi dukungan salah satu paslon. Yang gitu-gitu yang disebut aneh-aneh,” papar Margarito.

Sebelumnya diberitakan, manipulasi massiv dan terstruktur diduga terjadi dalam penghimpunan dukungan terhadap bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan dengan akronim HEBAT, Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath di sejumlah tempat.

Yakni, dugaan manipulasi suket dukungan. Temuan yang belum pernah ditindaklanjuti oleh Bawaslu adalah, adanya suket atau surat keterangan KTP sementara. Maupun surat keterangan yang dibuat untuk kebutuhan tertentu dari warga, namun ditengarai untuk kepentingan dukungan bapaslon HEBAT

Data warga yang ada pada suket-suket yang dikeluarkan Disdukcapil untuk keperluan tertentu itu, diduga dipakai untuk keperluan dukungan paslon HEBAT. “Yang harus dicurigai, darimana suket-suket itu keluar. Kenapa warga bisa komplen, padahal warga merasa tidak pernah kasih KTP tapi koh, nama ada di daftar pendukung HEBAT?,” ucap sumber KPU Kota Ambon.

Sumber memperlihatkan bukti foto yang di Hp Samsung, berikut keterangan Disdukcapil Provinsi Maluku, yang menyatakan suket itu palsu. Pasalnya, KTP warga itu telah  dikeluarkan tahun 2016, tapi ada lagi surat keterangan domisili untuk pembuatan KTP sementara dibuat bulan Desember tahun 2017, yang berlaku 6 bulan ke depan.

“Ini buktinya, e-KTP ada, ini fotonya. Tapi kok ada lagi Suket? ini fotonya. Dan ini setelah dikonfirmasi ke Capil Provinsi, Kadis bilang itu palsu,” beber sumber KPU Kota Ambon.

Sumber itu mengatakan, bukti foto itu sudah disebar secara terbatas di lingkup KPU Kota Ambon. Tapi akan dipakai, untuk kebutuhan pembuktian jika sewaktu-waktu diperlukan.

Hanya saja disesalkan sumber, kenapa Bawaslu Provinsi Maluku tutup mata. Mestinya, laporan dugaan manipulasi dukungan tersebut ditindaklanjuti, guna meminimalisir potensi itu diulang pada perbaikan dukungan kedua.

“Anda (wartawan) harus tanya, kenapa Bawaslu diam. Apa mereka sudah masuk angin? Padahal info ini sudah banyak diangkat (media),” katanya.

Dia menambahkan, dugaan pemalsuan suket untuk keperluan penggalangan dukungan paslon HEBAT bukan satu. Diduga massiv mencapai ratusan bahkan ribuan. Dia mengaku tidak bisa memastikan apakah itu hanya di Kota Ambon atau, kabupaten/kota tertentu atau mencakup 11 Kabupaten/Kota.

Pihak Bawaslu Maluku belum berhasil dimintai konfirmasi. Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely dihubungi melalui telepon seluler belum memberi respon. Pesan singkat maupun panggilan telepon tidak dijawab.

Terpisah pihak kantor Disdukcapil Kota Ambon mengaku tidak tahu menahu soal adanya suket-suket dalam jumlah banyak mencapai ratusan atau ribuah yang diduga palsu. Salah satu staf bidang kependudukan Disudkcapil Kota Ambon menjelaskan, memang ada suket yang keluar dari dinas tersebut setiap hari tapi jumlahnya relatif terbatas. Paling banyak 120 suket per hari.

Dijelaskan, suket boleh dikeluarkan untuk kebutuhan warga yang mengaku KTP hilang, atau ada perbaikan data, dan memerlukan keterangan dari kantor Capil. Tapi itu pun dikeluarkan, setelah pemohon datang sendiri dengan foto asli.

Setelah dicocokkan foto tersebut dengan wajah pemiliknya, baru lah petugas berani mengeluarkan suket.

Dengan demikian, menurut staf Disdukcapil ini, suket asli dijamin tidak mungkin keluar tanpa sepengetahuan si pemilik KTP atau suket. Apalagi jika suket untuk kebutuhan tertentu, misalnya pengurusan di Bank, Koperasi, perusahaan dealer, Dinas pemerintah dan sarana publik lainnya bisa dikeluarkan sampai ribuan dalam satu hari.

Demikian juga, data penduduk, jangankan seribuan warga, satu warga saja, jika harus dikeluarkan perlu sepengetahuan Wali Kota Ambon, kemudian disposisi dari Kadis.

“Kemarin-kemarin ada tim Jaksa minta data satu warga, kita tolak. Tuang alar, seng sabarang kasih data orang loh. Itu Harus melalui persetujuan Wali Kota dan disposisi Kadis,” kata Adri, staf bidang Kependudukan Disdukcapil Kota Ambon. (Kabar Timur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>