Published On: Wed, Jan 31st, 2018

Pejabat di Maluku Jadi Incaran KPK

Share This
Tags

Gerak gerik para pejabat di Maluku, selalu diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja, hingga saat ini belum ada pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kendati begitu, para pejabat didaerah ini menjadi incaran lembaga anti rasuah itu.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menegaskan, hingga saat ini belum pernah ada kasus OTT para pejabat didaerah ini.  Untuk itu, dia mengigatkan, para pejabat tidak bangga kalau belum ada kasus OTT.

“Tidak perlu bangga karena sebenarnya harus ikhtiar, sehingga oknum pejabat di Maluku jangan terjerat OTT,” kata Basaria usai menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Maluku, serta peningkatan kualitas aparat pengendali internal pemerintah untuk peningkatan akuntabilitas di kantor gubernur Maluku, kemarin.

Basaria menuturkan,  pernah ada kasus proyek di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku dan Maluku Utara yang menjerat sejumlah oknum kontraktor maupun sejumlah anggota DPR  RI.”Saya hanya bisa mengingatkan mudah-mudahan jangan sampai ada oknum pejabat di Maluku yang terjerat OTT,” ujar Basaria.

Dia mengatakan, sejak 2017 lalu tercatat sebanyak 67 pengaduan dilaporkan ke KPK dari kabupaten/kota di Maluku.”Relatif sedikit jumlahnya dibandingkan provinsi atau daerah lain, tetapi itu tidak berarti pengaduannya diabaikan KPK,” ingatnya.

Dia mengungkapkan laporan gratifikasi selama 2017 hanya satu laporan pengaduan.”Kami telah memutuskan pada 2018 memberikan award bagi mereka yang menolak gratifikasi. KPK pada 2017 juga telah mengarahkan kasus gratifikasi ditangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan konsekuensi semua harta benda dirampas untuk negara,” ujar Basaria.

Disinggung soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dia menjelaskan, berlaku untuk semua pejabat eselon II.”Saya perlu mengingatkan bahwa sekitar 61 persen dari 45 anggota DPRD Maluku belum memasukkan LHKPN sehingga bila kesulitan KPK bisa membantu melalui Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah),” tandas Basaria.

Sementara itu, gubernur Maluku, Said Assagaff mengingatkan, hingga saat ini  belum ada satu pun oknum pejabat di daerah ini terjerat OTT tidak berarti lupa diri sehingga melakukan tindakan melanggar hukum.”Belum ada itu berarti harus dipertahankan karena konsekuensinya dicopot jabatan, istri, anak maupun keluarga terbeban psikologis serta semua harta benda dirampas negara,” tegasnya.

Hadir pada kesempatan itu, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketua DPRD, dan sejumlah pejabat terkait. (Kabartimur)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>