Published On: Fri, Mar 2nd, 2018

Pemprov segera Tindak Lanjuti

Share This
Tags

Pemerintah Provinsi Maluku segera menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang mempertanyakan pengangkatan eks napi korupsi oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sebagai pejabat eselon II.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Femmy Sahetapy mengaku, pihaknya sudah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara pada Jumat (16/2)

“Surat sudah kami terima baik dari Mendagri maupun KASN. Kita sudah siapkan surat ke Wa­likota, tunggu Plt Gubernur kembali tanda tangan surat tersebut dan akan kita sampaikan ke Walikota,” kata Sahetapy kepada Siwalima melalui telepon selulernya.

Isi surat ke Walikota, lanjut Sahe­tapy, merujuk pada surat dari Men­dagri dan KASN yang meminta penjelasan atau klarifikasi Walikota terkait dengan pengangkatan peja­bat eks napi korupsi. “Setelah ada jawaban dari Walikota kita buat laporan ke Mendagri,” jelasnya

Sementara Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang dikonfimasi soal surat Kemendagri yang meminta klarifikasi pengangkatan pejabat di Pemkot Ambon, belum mau ber­komentar. “Nanti saja saya belum bisa berkomentar,” ujarnya, kepada Siwalima, Kamis (1/2).

Walikota Ambon Richard Lou­henapessy yang dihubungi melalui telepon selulernya juga  tidak mem­berikan respon.

Keberatan

Selain Menteri Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, juga terpaksa menyurati Walikota Ambon, lantaran mengangkat eks napi korupsi sebagai pejabat.

Dalam surat tersebut, KASN mengaku keberatan dengan langkah Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy yang dinilai telah menabrak aturan. Karenanya KASN meminta Louhenapessy untuk segera mem­buat penjelasan terkait pengang­katan eks napi korupsi menjadi pejabat eselon 2.

Surat bernomor B-66/KASN/01/2018 tertanggal 10 Januari 2018 dan ditandatangani Ketua KASN, Sofian Effendi yang kopian­nya diteri­ma Siwalima, Senin (19/2), ditegas­kan menindaklanjuti hasil rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, pim­pin­an dan pimpinan fraksi DPRD Ko­ta Ambon pada 9 Januari di Kan­tor Ke­menterian Dalam Negeri, maka Walikota diha­ruskan memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap mutasi PNS di lingkup Pemkot Ambon.

Penjelasan juga bisa dilakukan oleh Sekot dan Kepala BKD lang­sung di Kantor KASN, terkait mutasi dan pemberhentian pejabat tinggi pratama. Sementara sampai saat ini KASN belum menetapkan rekomen­dasi mutasi jabatan tinggi pratama atau hasil uji kompetensi di lingkup Pemkot Ambon.

Tembusan surat ini disam­paikan ke Mendagri, Menpan-RB, Ke­pala BKN, Gubernur Maluku, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dan Ketua DPRD Kota Ambon. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>