Published On: Sun, Mar 10th, 2019

Syarif Hadler Mendadak Dicopot DPP

Share This
Tags

Partai Persatuan Pembanguan Provinsi Maluku kembali terguncang. Mendadak Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembanguan (DPP PPP), mencopot Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku, Syarief Hadler dan Arief Hentihu. Apa gerangan?

Pencopotan Syarief Hadler dan Arief Hentihu tertuang pada Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 153/SK/DPP/W/III/2017 tanggal 18 Maret 2017. Keduanya dituduh membangkang terhadap perintah DPP PPP.

Keputusan pencopotan dilakukan berdasarkan rapat DPP PPP dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Maluku, tanggal 7 Maret 2019. Dalam surat ini memutuskan menetapkan, memberhentikan sementara Syarief Hadler sebagai Ketua dan H. Arief Hentihu SE, sebagai Sekretaris DPW PPP Maluku masa bakti 2016-2021 sampai dengan adanya putusan selanjutnya dari DPP PPP.

DPP dalam surat itu menunjuk Etha Aisyah Hentihu sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua, dan Muhamad Umarella SE, MAP, sebagai Pjs Sekretaris DPW PPP Maluku masa bakti 2016-2021, sampai dengan adanya putusan selanjutnya dari DPP PPP.

Susunan kepengurusan DPW PPP Provinsi Maluku masa bakti 2016-2021 selain Ketua dan Sekretaris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 153/SK/DPP/W/III/2017 tanggal 18 Maret 2017, tetap seperti yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Surat DPP PPP itu menegaskan, sejak berlakunya surat keputusan ini, Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 153/SK/DPP/W/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 tentang pengesahan susunan kepengurusan DPW PPP Maluku masa bakti 2016-2021 sepanjang yang menyangkut jabatan Ketua dan Sekretaris dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat DPP PPP itu juga memerintahkan yang ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Pjs Sekretaris DPW PPP Provinsi Maluku, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam 60 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.

SK DPP PPP ini ditetapkan di Jakarta pada 1 Rajab 1440 H atau 8 Maret 2019 H, lengkap dengan dibubuhi tandatangan Ketua Umum Ir. H. Muchammad Romahurmuziy, dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani, SH, M.Si, juga stempel basah DPP PPP.

Tembusan surat ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Gubernur Maluku di Ambon, Pangdam XVI/Pattimura di Ambon, Kapolda Maluku di Ambon, KPUD Provinsi Maluku di Ambon, Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon, DPC PPP se-Provinsi Maluku. (Spektrum)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>