Published On: Tue, Jan 23rd, 2018

Tak Mau Menyerah, Polisi Garap Bukti Baru Jerat Bob

Share This
Tags

Ditreskrimsus Polda Ma­luku tak mau menyerah ken­dati kalah di praperadilan. Eks Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat akan dijerat dengan bukti baru dalam ka­sus korupsi dana publikasi tahun 2014.

Proses penyidikan akan kembali dilakukan dengan me­meriksa saksi-saksi dan juga ahli.

“Sprindiknya tidak gugur maka kita proses ulang. Kita akan memeriksa lagi beberapa saksi dan juga pemeriksaan ter­hadap beberapa ahli, karena status tersangka sudah gugur, namun tidak henti tetapi pe­nyidik melakukan penyidikan ulang,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat ketika dikonfir­masi Siwalima, Senin (22/1).

Putusan praperadilan yang menggugurkan status ter­sangka Bob, panggilan Jaco­bus Puttileihalat bukan ber­sifat final. Karena itu, penyidi­kan baru akan dilakukan lagi.

“Proses penyidikan ulang akan berjalan,” ujar Ohoirat.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Ambon mengirim ber­kas salinan putusan prapera­dilan Bob ke penyidik Ditres­krimsus pada Jumat (12/1) lalu.

Bob Lolos

Upaya Bob untuk lolos dari jeratan hukum melalui pra­peradilan berhasil. Hakim PN Ambon menyatakan peneta­pannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi Kabu­paten SBB tahun 2014 oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tidak sah.

Hakim tunggal Esau Yorise­touw dalam putusannya pada sidang, 22 Desember 2017 yang lalu mengatakan, sesuai pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan­nya berdasarkan bukti per­mulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Prosedur penyelesaian per­kara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, ha­rus dilakukan secara profe­sio­nal, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi men­jadikan seseorang menjadi tersangka,” tandasnya.

Jadi Tersangka

Setelah mendalami bukti-bukti, penyidik Ditreskrimsus akhirnya menetapkan Bob sebagai tersangka kasus du­gaan korupsi dana iklan dan publikasi tahun 2014.

Sebelum menjadi tersang­ka, Bob, diperiksa oleh penyi­dik Kamis (30/11) pukul 16.30 hingga 20.30 WIT di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua sebagai saksi.

Selama kurang lebih empat jam diperiksa oleh penyidik Kompol G Wattimena, Bob dicecar puluhan pertanyaan. Ia didampingi Charles Litaay dari kantor pengacara Anthony Hatane.

Usai dicecar, status Bob ber­ubah. Mantan bupati dua periode ini, ditetapkan seba­gai tersangka. Penyidik memi­liki alat bukti yang cukup untuk menjerat mantan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku itu,  baik dari keterangan saksi  maupun lainnya.

Namun  Bob tak diterima. Ia mengajukan praperadilan terhadap Ditreskrimsus Polda Maluku.

Tim kuasa hukum Bob ber­alibi, penyidik Ditreskrimsus tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjadikan Bob seba­gai tersangka, dalam kasus yang merugikan negara Rp 561.147.899 itu.

Beberkan Bukti

Bukti-bukti dugaan keterli­batan Bob Puttileihalat dibe­berkan jaksa saat sidang ka­sus dugaan korupsi dana pe­ma­sangan iklan dan publi­kasi tahun 2014, Rabu (24/11), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu, menghadirkan Rio Khor­mein Amsyah dan Petrus Erupley sebagai terdakwa.

Dalam dakwaannya, JPU Kejati Maluku, Ekhart Hayer meng­ungkapkan,  berdasar­kan buk­ti diketahui bahwa ter­dak­wa Rio Khormein Ams­yah se­laku bendahara telah menye­rah­kan uang sebesar Rp 473. 350. 000.000 secara bertahap se­­banyak 40 kali kepada 27 penerima atas perintah Bob, panggilan Jacobus Putti­leihalat yang saat itu menjabat Bupati SBB.

Uang-uang tersebut diberi­kan kepada pihak-pihak ter­tentu antara lain, sopir Bob bernama Wellem Pattiasina di Jakarta, sebesar Rp 15 juta, Ke­pala Badan Lingkungan Hi­dup Kabupaten SBB Tommy Wattimena Rp 25 juta, mantan ajudan Bob Marvin Hanuwela Rp 55.200.000, setor ke rekening istri Bob Ratna Latupaty Rp 16.200.000.

Kemudian transfer kepada anak kandung Bob Ayu Ditha Gresilya Rp 4 juta, Kabag Hu­mas SBB untuk liputan kasus Ayu Rp 3 juta, Kadis PPKAD Ampy Niak untuk membayar pinjaman dana MTQ Rp 50 juta, bayar utang di The Hotel Natsepa Rp 16.900.000, serta diberikan bagi tenaga kontrak Setda Kabu­paten SBB Esau Maketake sebesar Rp 27 juta.

Hayer menjelaskan, di tahun 2014 direalisasikan belanja jasa publikasi dan iklan Pemkab SBB sebesar Rp 750.000.000, untuk publikasi ucapan selamat hari besar keagamaan atau kegiatan tertentu dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Khor­mein Amsyah dan Petrus Eru­pley selaku Bendahara Penge­luaran Sekretariat Pemkab SBB mencairkan habis anggaran ter­sebutberdasarkan Surat Perin­tah Pencairan Dana (SP2D), yang dilakukan secara berta­hap.

Sesuai kenyataannya pada tahun 2014, bendahara penge­luaran Sekretariat Daerah yang dijabat Petrus Erupley (Februari sampai Juni 2014) dan Rio Khormein Amsyah (Juli sampai Desember) hanya melakukan pembelian spanduk dan baliho sebesar Rp 30.080.000 pada Percetakan AIRA dan bukan sebesar Rp 596. 726.000 seba­gai­mana yang dilaporkan da­lam laporan pertanggungjawaban.

Terdakwa Rio pernah me­nolak atau keberatan atas pe­rintah baik yang disampaikan oleh Bupati, Wakil maupun Sekda atas penggunaan ang­garan yang tidak sesuai de­ngan peruntukannya, namun hanya sebatas lisan. Akibat perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian ne­gara sebesar Rp 561.147.899, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun 2017. Terdakwa Rio merugikan negara Rp 467. 147.899, sedangkan terdakwa Petrus Rp 94 juta. (Siwalima)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>